Tegas! DPR: Proses Hukum Kasus Main Hakim Sendiri dan Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa Gundar

Rabu, 14 Desember 2022 | 17:48 WIB
Tegas! DPR: Proses Hukum Kasus Main Hakim Sendiri dan Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa Gundar
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. [Suara.com/Novian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Aksi main hakim sendiri terhadap pelaku pelecehan seksual yang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Gunadarma atau Gundar mendapat sorotan serius dari legislator Komisi III DPR.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan, selain terduga pelaku pelecehan seksual harus diusut sebagai pokok persoalan, aksi main hakim sendiri yang dilakukan sejumlah mahasiswa Gundar pun harus diproses secara hukum juga.

"Tindakan pelecehan seksualnya harus diproses hukum. Tetapi mereka yang main hakim sendiri juga perlu diproses hukum juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Arsul mengatakan, tindakan main hakim sendiri bisa masuk ke dalam ranah penganiayaan. Oleh sebab itu, ia menilai perlu diproses secara hukum

"Jadi kemudian tidak pas kala hanya salah satu saja," kata Arsul.

"Misalnya gara-gara terduga pelakunya itu katakan lah sudah mengalami itu tadi tindakan main hakim sendiri, kemudian tindakannya kalau ini terbukti tidak diproses hukum, tidak benar, dua-duanya diproses hukum dong gitu lho, itu yang harus dilakukan," kata Arsul.

Sementara itu, Pengamat kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai peristiwa main hakim sendiri atau persekusi yang dilakukan sejumlah mahasiswa Gundar terhadap terduga pelaku pelecehan seksual merupakan akibat kultur kepolisian yang permisif. Meski demikian, dia menegaskan tindakan persekusi atau main hakim sendiri itu tetap tidak dibenarkan.

"Persekusi pada pelaku memang tak dibenarkan, tetapi itu potensi laten yang ada di masyarakat yang akan timbul bila penegakan hukum hanya standar normatif, mengedepankan administrasi formil tetapi tak menyentuh aspek keadilan sosial," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Bambang menyebut, kasus pelecehan seksual memang masuk kategori delik aduan. Namun, pihak kepolisian tidak serta merta menurutnya dapat bersikap permisif hingga justru menimbulkan adanya tindakan di luar hukum.

Baca Juga: Pelaku Pelecehan di Kampus Gundar Dicekoki Air Kencing, Komnas Perempuan: Orang Main Hakim Sendiri Harus Diproses!

"Artinya, bahkan dalam kasus lingkungan kampus yang harusnya lebih mengedepankan akal sehat ternyata perilaku barbar persekusi itu bisa saja terjadi pada pelaku kejahatan bila penegak hukum tak bertindak," tuturnya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI