Infografis
Suara.com - Wacana jabatan presiden tiga periode lagi-lagi menggema. Padahal sudah jelas, DPR dan pemerintah sudah sepakat tanggal Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari.
Di periode kedua masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi setidaknya sudah lima kali wacana presiden tiga periode mengemuka. Wacana itu biasanya muncul beriringan dengan isu penundaan pemilu.
Jika merunut ke belakang, wacana jabatan presiden tiga periode itu dimunculkan oleh sejumlah elite, mulai dari jajaran menteri, petinggi partai, hingga barisan pendukung Jokowi. Respons Jokowi sendiri di setiap wacana muncul tak selalu sama.
Pertama Muncul Di 2019
Di masa jabatan kedua Jokowi, wacana presiden tiga periode pertama kali mengemuka pada 2019. Wacana mengusung Jokowi menjadi presiden 3 periode sempat ramai berbarengan ada isu amandemen UUD 1945.
Bahkan, ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun untuk satu periode. Ada pula yang usul masa jabatan presiden jadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali.
Ada yang menginginkan masa jabatan presiden tetap 5 tahun, namun bisa dipilih untuk 3 kali.
Merespons isu tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan tidak setuju. Dia bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana presiden tiga periode tersebut.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada 2 Desember 2019.
Jokowi menegaskan, sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.
Setelahnya isu jabatan presiden 3 periode kemudian redam seiring penegasan Jokowi tersebut.
Timbul Lagi Di 2021
Memasuki tahun 2021 bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid-19, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka. Tepatnya pada Maret 2021.
Isu ini menyeruak setelah mantan Ketua MPR Amien Rais mendadak menyatakan ada skenario mengumbah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden.
Suhu politik saat itu pun kembali menghangat. Banyak kalangan dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode. Meski demikian, sayup-sayup sejumlah pihak juga menyatakan keinginan agar Jokowi bisa jadi tiga periode.
Seperti di 2019, Jokowi menegaskan tidak berminat menjabat presiden tiga periode.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Lagi-lagi Jokowi tegas menyatakan, sikapnya tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi selama dua periode.
Meski demikian, sejumlah kalangan dekat Jokowi banyak yang mendengungkan masa jabatan presiden tiga periode. Di mana salah satu alasannya adalah masa pandemi Covid-19.
Muncul Lagi Maret 2022
Setahun isu jabatan presiden tiga periode tenggelam. Nyatanya kembali timbul di Maret 2022. Kali ini lebih masif, terang-terangan sejumlah pentolan partai pendukung Jokowi mulanya mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.
Isu itu pertama kali mencuat kala Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya penundaan pemilu. Bak permainan estafet, isu tersebut kemudian ditangkap dan diamini oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Lama-kelamaan isu penundaan pemilu berubah jadi wacana presiden tiga periode. Kali ini kalangan menteri bertindak sebagai pendengung. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Cukup lama isu masa jabatan presiden tiga periode itu beredar. Hingga akhirnya Jokowi kembali angkat bicara. Kali ini sang presiden sekali lagi menegaskan dirinya bakal patuh pada konstitusi UUD 1945.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).
Meski demikian, saat itu Jokowi menambahkan, wacana penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode tidak bisa dilarang. Kata dia, hal itu bagian dari demokrasi.
Pernyataan itu memantik kritik, khususnya dari para 'lawan' politik Jokowi atau yang di luar pemerintahan. Jokowi dianggap tidak tegas, bahkan 'menikmati' wacana tersebut.
Tak hanya kritik, sejumlah aksi massa digelar di beberapa daerah, mereka tegas menolak adanya penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode.
Akhirnya, pada April 2022, Jokowi menegaskan agar jajaran menterinya lebih fokus pada masalah yang dihadapi negara. Ia melarang para menterinya bicara lagi soal isu presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Beredar Lagi Di Agustus 2022
Hanya tenggelam beberapa bulan, wacana presiden tiga periode kembali menggema di Agustus 2022 lalu. Kali ini wacana tersebut dilontarkan dari kalangan pendukung atau relawan Jokowi saat acara Forum Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia yang dihelat pada Minggu 28 Agustus 2022.
Dalam forum itu Jokowi berkata tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode.
"Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan," kata Jokowi di hadapan para pendukungnya di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.
Jokowi mengatakan, usulan presiden tiga periode adalah bagian dari demokrasi. Baginya, wacana itu tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mundur.
Lagi-lagi Muncul Di Desember 2022
Seolah tak ada matinya, isu jabatan presiden tiga periode kembali muncul di Desember 2022 ini.
Adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang mendadak memanaskan suasana politik Indonesia di tengah ramainya gonjang-ganjing isu capres.
Bamsoet yang juga politisi Partai Golkar menyoroti dampak pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap kestabilan Indonesia yang tengah berjuang bangkit pasca-pandemi Covid-19 dan di tengah krisis global.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat," ujar Bamsoet dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Apa yang dilontarkan Bamsoet langsung disambut kritikan dari sejumlah elite partai maupun pegiat demokrasi.
Kritikan tajam salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman. Ia mengaku keheranan, isu presiden tiga periode yang satu paket dengan penundaan pemilu berulang kali muncul.
Benny bahkan mengaitkan isu tersebut dengan munculnya sosok Anies Baswedan yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024.
"Mengapa makin kencang usul tunda Pemilu? Ke-1, karena kekuasaan cemas Anies jadi presiden yg kini dukungan rakyat untuknya sperti banjir bandang. Ke-2, kalo Anies presiden korupsi kekuasaan akan dibongkar. Apakah tunda Pemilu berhasil? Awas rakyat murka. Menakutkan!ujar Benny dalam cuitannya di Twitter sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi (media partner Suara.com), Selasa (13/12/2022).
