Infografis
Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mempertanyakan etika Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Munahar Muchtar. Pasalnya, Munahar baru saja dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan yang disingkat Baperan.
Menurut Taufik, memang tak ada larangan bagi Ketua MUI untuk menjadi relawan atau terlibat dalam perpolitikan. Hal ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), petugas kepolisian, atau anggota TNI yang harus netral.
"Pak Munahar kan tidak termasuk tiga itu ya, jadi secara normatif dia sih boleh-boleh saja," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (13/12/2022).
Meski demikian, seharusnya secara etika Munahar tidak menerima posisi itu. Sebab, Munahar sedang menjabat Ketua MUI yang notabene menjadi panutan dari banyak orang.
"Ya secara etika seharusnya dihindari seorang yang menaungi banyak golongan tidak menunjukan keberpihakannya terhadap salah satu capres," ucapnya.
Karena itu, ia menyarankan agar Munahar memperjelas dulu mengenai posisinya di pengurus Baperan. Jika memang ingin mendukung Anies maka harus atas nama pribadi, bukan MUI.
"Maksudnya mungkin mengatakan itu atas nama pribadi, tidak merepresentasikan ketua MUI gitu," tuturnya.
Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar mengemban posisi baru sebagai relawan bakal capres dari partai NasDem, Anies Baswedan. Munahar telah dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan (Baperan).
Hal ini diketahui saat acara deklarasi 'Anies For Presiden 2024' oleh Baperan di Fave Hotel Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (11/12). Ia datang ke acara itu bersama Anies yang baru kembali dari Solo.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menyarankan agar Munahar mundur dari jabatannya sebagai Ketua MUI DKI. Ia khawatir dengan posisi Munahar sebagai tokoh publik akan mendapatkan pandangan negatif dari pihak pendukung Bacapres lainnya.
