Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai, hingga saat ini makin kencang gaungan isu untuk penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena penguasa cemas, jika Anies Baswedan menjadi presiden.
Ia mengatakan, kekinian dukungan rakyat terhadap Anies sebagai presiden sangat deras.
"Mengapa makin kencang usul tunda Pemilu? Ke-1, karena kekuasaan cemas Anies jadi presiden yang kini dukungan rakyat untuknya seperti banjir bandang," kata Benny lewat cuitannya di Twitter yang telah diizinkan untuk dikutip Suara.com, Selasa (13/12/2022).
Kemudian, kata dia, alasan lainnya penundaan pemilu digaungkan lantaran penguasa takut dibongkar kasus korupsinya. Ia pun mendesak agar rakyat tetap melakukan pengawasan dan waspada terhadap isu penundaan pemilu.
Baca Juga: Bisik-bisik PKS Soal Cawapres Anies: Basisnya Kuat di Jateng dan Jatim
"Ke-2, kalo Anies presiden korupsi kekuasaan akan dibongkar. Apakah tunda Pemilu berhasil?Awas rakyat murka.Menakutkan! #RakyatMonitor," tuturnya.
Sementara saat dihubungi, Benny mengatakan, isu penundaan pemilu 2024 bukan isapan jempol belaka. Sebab, para elit kekinian sudah menyuarakan hal tersebut.
"Itu kan sudah diomongin sama ketua MPR sama ketua DPD yakan berarti itu bukan kabar angin," katanya.
Pernyataan Bamsoet
Sebelumnya, Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan setelah Pandemi Covid-19.
Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional yang digelar pada periode 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73,2 persen.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
