Infografis
Majelis hakim menyebut ia terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap atas proyek perizinan Meikarta sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90.000. Neneng mendapatkannya dari mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Billy sendiri dijatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara itu, hakim juga memvonis empat pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi lainnya.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor.
Ditambah Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. Keempatnya dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Diamuk Massa
Meikarta kembali viral setelah para konsumen yang merupakan pembeli unit apartemen melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI, Senin (5/12/2022). Mereka menuntut pengembalian dana karena merasa tidak menerima kepastian atas unit Meikarta sejak pembayaran pertama pada 2017 lalu. Dengan kata lain, mereka tetap membayar cicilan meski unit tak dibangun.
Sekitar 100 orang pembeli unit apartemen Meikarta membentuk komunitas dan bersama mengadukan langsung keluhannya ke DPR hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang merasa rugi meminta kompensasi karena unit apartemen tidak kunjung diselesaikan.
Grup Lippo Beri Tanggapan
Grup Lippo melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menjelaskan bahwa perselisihan dengan para pembeli unit apartemen sebetulnya sudah selesai di pengadilan. Proyek itu disebut digarap oleh anak usahanya, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Baca Juga: Progres Proyek Apartemen Meikarta, Kini Berujung Dituntut Konsumen
Menurut keterangan Sekretaris Perusahaan LPCK Veronika Sitepu, mereka tetap mematuhi aturan, termasuk putusan pengadilan. Ia juga menegaskan bahwa setiap pembeli apartemen, baik tunai maupun kredit, akan segera menerima unitnya.
