Perppu Pemilu: Jumlah Kursi Anggota DPR di 2024 Bertambah Jadi 580 Orang

Selasa, 13 Desember 2022 | 12:43 WIB
Perppu Pemilu: Jumlah Kursi Anggota DPR di 2024 Bertambah Jadi 580 Orang
Rapat Paripurna DPR RI. [Istimewa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Jumlah kursi anggota DPR RI dipastikan akan bertambah pada 2024 menjadi 580 orang. Hal itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja diresmikan. 

Dilihat Suara.com, Perppu baru Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pemilu mengubah ketentuan dalam Pasal 186 dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. 

"Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut: Pasal 186; Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh)," tulis ketentuan dalam Perppu seperti dikutip Suara.com, Selasa (13/12/2022). 

Dengan adanya hal itu, jumlah kursi anggota DPR RI akan bertambah lima orang, dari jumlah sebelumnya yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebanyak 575 orang. 

Berubahnya jumlah kursi anggota DPR RI tidak terlepas dari adanya penambahan jumlah provinsi seiring disahkannya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, dari 34 menjadi 38 provinsi. 

Meskipun jumlah anggota DPD RI akan bertambah seiring penambahan jumlah provinsi, jumlah wakil dari tiap-tiap daerah tidak mengalami perubahan. 

Jokowi Terbitkan Perppu

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang di antara ketentuannya mengatur dampak pembentukan empat provinsi baru di Papua terhadap Pemilu 2024. 

Berdasarkan salinan Perppu 1/2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (13/12/2022), Presiden RI menimbang bahwa diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak dari pembentukan empat provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya terhadap Pemilu 2024. 

Hal tersebut agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI