Infografis
Suara.com - Sebuah video yang memperlihatkan kegeraman Bupati Meranti M Adil tengah viral di media sosial. Ceritanya, sang bupati kecewa terkait pengalokasian dana bagi hasil atau DBH migas yang dinilainya tak adil dan transparan. Saking geramnya, M Adil sampai menyebut-nyebut bakal membelot ke Malaysia dan angkat senjata.
Mulanya, dalam video tersebut Bupati Muhammad Adil diketahui hadir dalam Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Dalam Rakornas itu, Bupati M Adil menyinggung soal dana bagi hasil DBH Migas senilai Rp 10 triliun yang diambil pemerintah pusat.
Padahal, kata M Adil, wilayahnya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Apalagi, daerahnya sudah menyumbangkan migas dengan jumlah yang cukup besar.
"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp 10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana?," ujar M Adil sembari bertanya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar.
"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ucap dia.
Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.
Baca Juga: Banjir Rob di Meranti Makan Korban Jiwa, Dua Bocah Tewas Tenggelam
Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi Covid-19 melanda beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut semakin memperparah kemiskinan, di mana kondisi itu belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Kepulauan Meranti ke negeri tetangga, Malaysia.
"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah (Malaysia)," katanya.
Tak hanya itu, M Adil bahkan mengungkapkan ancaman lain, jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan.
"Apa perlu Meranti angkat senjata," tegas dia.
Tak hanya itu, M Adil juga sampai menyebut akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini.
"Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," imbuhnya.
Menanggapi keluh kesah Bupati M Adil itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Sementara itu, dilansir dari Antara, Luky menyebut pembagian DBH migas tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dolar AS per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah," ujar Luky.
