Infografis
Suara.com - Partai Buruh menolak Undang-Undang KUHP yang baru disahkan DPR.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi tidak menandatangani UU KUHP.
"Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani undang undang rkhup yang sudah dibawa, jangan diberi nomor, walaupun secara hukum tetap berlaku, bahwa selama 30 hari tidak di beri nomor dan tidak ditanda tangani biar rakyat hukum anggota DPR," kata dia.
Said Iqbal mengatakan hal itu ketika mengikuti peringatan Hari HAM Internasional di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2022), siang.
Baca Juga: Aksi Peringatan Hari HAM Internasional Digelar di Patung Kuda, 1.273 Anggota Polisi Diterjunkan
Said Iqbal menjelaskan kenapa menolak UU KUHP.
"Pendekatan UU KUHP yang telah disahkan bersama DPR bersama pemerintah adalah pendekatan warga negara ditempatkan sebagai tanda petik penjahat. Jadi apapun yang dilakukan warga negara, UU KUHP menempatkan warga negara sebagai kejahatan," kata Said Iqbal.
Penolakan terhadap UU KUHP merupakan satu dari sembilan isu yang Partai Buru bawa.
Said Iqbal kemudian menyinggung pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dalam UU KUHP. Dia menyebut pasal itu salah satu bukti bahwa UU KUHP menghilangkan sisi kemanusiaan Presiden.
"Kalau ada penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan harus dilihat dalam konteks bahwa rakyat dengan caranya ingin kritik Presiden. kalau kemudian dihukum, maka sisi kemanusiaan presiden akan hilang. Karena Presiden seolah benda mati dan simbol tak boleh dikritik," kata dia.
Baca Juga: Partai Buruh Akan Gelar Aksi Peringatan Hari HAM, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
Peringatan Hari HAM Internasional di Patung Kuda mendapat pengamanan dari petugas.
"Tadinya karena ada juga beberapa kegiatan yang sedang berlangsung, sementara yang diterjunkan ada 1.273 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin.
"Artinya silakan melaksanakan aksinya, silakan menyampaikan pendapatnya. Dengan tetap tertib mengikuti imbauan atau arahan yang diberikan petugas, tempat yang memang disiapkan untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum," Komarudin menambahkan.
