Infografis
PBB pun menyinggung pasal bermasalah yang dirasa mampu menganggu kebebasan pers, hak privasi hingga kebebasan beragama. Berikut keterangan resmi dari PBB:
Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Pasal lainnya mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, serta minoritas seksual dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
Pasal lainnya berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka.
Tak sampai di situ, Euro News melaporkan, organisasi hak asasi manusia juga mengkritik hukum pidana baru yang mencakup pembatasan protes dan larangan mengkritik presiden.
Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menggambarkan hal ini sebagai “mengerikan” dan “pukulan signifikan” bagi kemajuan negara dalam hak asasi manusia.
“Melarang seks di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi hukum internasional,” katanya.
Aturan ini masih menjadi sorotan dunia dan sepertinya masih ada banyak negara yang khawatir RKUHP disahkan. Di Amerika sendiri, topik ini diangkat ke TV nasional dan dijadikan bahan roastingan oleh Trevor Noah.
Kontributor : Rima Suliastini
Baca Juga: Politisi Gerindra: Turis Asing Pasangan Diluar Nikah Boleh Tidur Sekamar, Asal Tidak Ada Aduan
