Infografis
Suara.com - Selasa 6 Desember, pemerintah menyetujui hukum pidana baru yang melarang seks di luar nikah dalam KUHP terbaru. Rupanya hal ini membuat banyak negara sakit kepala. Berikut negara yang khawatir RKUHP disahkan.
KUHP terbaru tetap disahkan meskipun rancangannya atau RKUHP mendapat protes dari banyak pihak dan dinilai mengandung banyak pasal kontroversi. Tak hanya dari dalam negeri, pihak asing pun merasa khawatir RKUHP disahkan. Siapa saja negara yang khawatir RKUHP disahkan?
Merangkum AFP, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, khawatir tentang dampak perubahan ini pada pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan di Indonesia.
Baca Juga: Politisi Gerindra: Turis Asing Pasangan Diluar Nikah Boleh Tidur Sekamar, Asal Tidak Ada Aduan
Ia bahkan menyebut pengesahan ini memiliki dampak yang negatif bagi warga AS di Indonesia dan bahkan iklim investasi.
"Kami prihatin tentang bagaimana undang-undang tersebut bisa berdampak pada warga AS yang berkunjung dan tinggal di Indonesia, serta iklim investasi bagi perusahaan AS," tegasnya dalam keterangan pers, Rabu (7/12/2022)..
2. Australia
Setali tiga uang dengan Amerika, Australia pun jadi negara yang khawatir RKUHP disahkan. Negara tetangga ini bahkan mengeluarkan travel warning bagi warganya yang akan berkunjung ke Bali pada Kamis (8/12/2022).
"Selain larangan seks di luar nikah, hukum baru juga akan melarang pasangan yang belum menikah hidup bersama," tulis Special Broadcasting Service.
"(Undang-undang) itu disahkan dengan dukungan semua partai politik meskipun ada peringatan dari kelompok bisnis bahwa itu bisa membuat turis takut dan merusak iklim investasi," tambahnya.
News.Com.Au melaporkan, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia kemudian memperbarui peringatannya jadi "berhati-hati".
"Parlemen Indonesia meloloskan revisi hukum pidana, yang mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah," tulis pembaruan di situs web Smart Traveler.
"Harap berhati-hati bagi wisatawan, karena kita melihat beberapa situasi yang tidak menguntungkan di mana kita harus memberi bantuan konsuler pada orang-orang yang tak sadar atau tak sengaja melakukan hal yang keliru."
3. Uni Eropa
22 dubes dari Uni Eropa pernah menentang pemberlakuan hukuman mati dalam RKUHP dan pasal terkait kumpul kebo. Dikutip dari dpr.go.id, kala itu para dubes disambut oleh Komisi III.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Taufiqulhadi pun menjelaskan kepada delegasi tersebut bahwa RKUHP dibuat untuk rakyat Indonesia, bukan dunia.
"Masyarakat Indonesia tidak sama dengan rata-rata masyarakat Eropa yang homogen. Masyarakat Indonesia sangat heterogen. Kami ada lebih dari 14 ribu pulau dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan puluhan agama besar dan kecil. Kami ingatkan, kami sedang membuat UU untuk rakyat Indonesia, bukan dunia. Itu harus dipahami,” ujar Taufiq, Selasa (27/3/2018).
Ia menceritakan bahwa perspektif Barat sempat ingin dipaksakan masuk dalam perumusan RKUHP ini.
"Mereka sempat mengancam, kalau HAM tidak dipertimbangkan akan berefek pada ekonomi,” ungkap Taufiq.
4. PBB
Dalam keterangan pers, pada Kamis (8/12/2022), PPB mengaku khawatir RKUHP disahkan. Ada beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum internasional dan prinsip dasar HAM.
PBB pun menyinggung pasal bermasalah yang dirasa mampu menganggu kebebasan pers, hak privasi hingga kebebasan beragama. Berikut keterangan resmi dari PBB:
Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Pasal lainnya mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, serta minoritas seksual dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
Pasal lainnya berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka.
Tak sampai di situ, Euro News melaporkan, organisasi hak asasi manusia juga mengkritik hukum pidana baru yang mencakup pembatasan protes dan larangan mengkritik presiden.
Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menggambarkan hal ini sebagai “mengerikan” dan “pukulan signifikan” bagi kemajuan negara dalam hak asasi manusia.
“Melarang seks di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi hukum internasional,” katanya.
Aturan ini masih menjadi sorotan dunia dan sepertinya masih ada banyak negara yang khawatir RKUHP disahkan. Di Amerika sendiri, topik ini diangkat ke TV nasional dan dijadikan bahan roastingan oleh Trevor Noah.
Kontributor : Rima Suliastini
