Infografis
Suara.com - Amnesty International Indonesia mencatat selama 2022, penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia masih jauh dari harapan.
"Catatan kami satu tahun terakhir, kami menyimpulkan bahwa pemajuan dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia tahun ini suram," kata peneliti dari Amnesty International Indonesia Fauziah Mayangsari di Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Beberapa kasus: kebijakan dan tindakan negara yang membatasi kebebasan sipil, impunitas yang masih berlangsung, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kekerasan yang masih melibatkan aparat keamanan.
Mayangsari menyebut ada 37 kasus kriminalisasi terhadap warga negara menggunakan Undang-Undang ITE. Dari jumlah itu, 46 korban -- 11 di antaranya merupakan hasil patroli virtual.
Baca Juga: Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, Amnesty International Indonesia: Perlu Ada Penyidikan Ulang
"Kami menemukan -- sama dengan beberapa tahun terakhir -- UU ITE terutama di Pasal 27 dan 28 digunakan sebagai landasan pelaporan kepolisian dan masih digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menahan orang secara sewenang-wenang hanya karena menyampaikan pendapat dan kritiknya," kata dia.
Amnesty juga menemukan beberapa kasus pembatasan hak untuk menyampaikan ekspresi politik secara damai.
Sepanjang 2022, 58 demonstran ditangkap lantaran menolak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran provinsi baru di Papua.
"Kami berhasil melakukan verifikasi setidaknya ada 58 demonstran yang jadi korban penangkapan sewenang-wenang dan juga penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat," kata Mayangsari.
Amnesty International Indonesia juga mendapati ada sembilan orang asli Papua yang ditahan dan dijerat dengan pasal makar. Padahal, mereka hanya karena mengekspresikan pandangan politiknya secara damai.
Baca Juga: Ketua Komnas HAM Puji Kejagung dalam Perkara Peniai dan Abepura
"Angka ini juga termasuk, bulan lalu mahasiswa USTJ Jayapura yang saat itu melaksanakan aksi mimbar bebas di kampus, 15 ditahan dan tiga di antaranya dijerat dengan pasal makar," kata Mayangsari.
Masih di wilayah Papua, kasus pembunuhan di luar hukum terus berulang sepanjang tahun 2022. Total ada 14 kasus pembunuhan di luar hukum dengan rincian 36 korban.
"Lima kasus di antaranya melibatkan pelaku dari anggota Polri maupun TNI. Kami juga catat belum ada satu kasus pun yang di proses di pengadilan umum," kata Mayangsari.
Amnesty juga menemukan 30 kasus serupa yang terjadi di luar Papua dan Papua Barat. Total ada 31 korban dan 27 kasus di antaranya diduga melibatkan anggota kepolisian.
"Dalam kasus ini kami garis bawahi bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum masih melanggengkan praktik impunitas," kata dia.
