Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta masyarakat hingga pegiat demokrasi untuk waspada dengan adanya upaya pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan.
Pernyataan Herzaky itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Para pegiat Demokrasi, rakyat yang terus peduli dengan demokrasi di negeri ini, mari kita tetap waspada dengan upaya permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan, yang terus disuarakan segelintir elite. Jangan surut walaupun hanya selangkah," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga: Ketua MPR Minta Pemilu 2024 Dipikir Lagi, Warganet: Serakah Menikmati Kue Kekuasaan!
Menurutnya, kekinian para elit pendukung pemerintah makin kuat menunjukkan syahwat kekuasaannya. Malah, kata dia, rakyat kecil kekinian tak pernah dipikirkan.
![Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/03/45200-partai-demokrat-herzaky-mahendra-putra.jpg)
"Dengan entengnya secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu 2024. Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka," ungkapnya.
Ia menilai, kekinian justru para elit mengganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan. Padahal, seharusnya para elite malu, sebab masyarakat kekinian menolak presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
"Tak pernah ada pro kontra mengenai perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dua atau tiga tahun. Yang ada hanya nafsu segelintir elit yang tak kunjung padam yang terus mendapatkan penolakan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky menyampaikan, hasil survei mayoritas publik menolak presiden 3 periode. Untuk itu, ia meminta semua pembantu Presiden khususnya yang ada di pemerintahan fokus saja bekerja. Terlebih berhenti untuk terus melempar narasi penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden 3 periode.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elit politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," tuturnya.
"Bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan SBY, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," sambungnya.
Gulirkan Wacana Pemilu Dihitung Lagi
Sebelumnya, Bambang Soesatyo memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2 persen.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
