Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta para elite berhenti menghembuskan narasi soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, hal itu harus dilakukan lantaran kekinian rakyat sedang susah.
Pernyataan Herzaky itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elite politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Ia mengatakan, kekinian syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elit pendukung pemerintahan hari ini, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil.
Menurutnya, para elit dengan enteng secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024. Seakan-akan, kata dia, melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998.
"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," ungkapnya.
Ia menilai, kekinian justru para elit mengganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan. Padahal, seharusnya para elit malu, sebab masyarakat kekinian menolak presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Curiga Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Jokowi 3 Periode, Demokrat Sebut Sebagai Pembegal Demokrasi
"Tak pernah ada pro kontra mengenai perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dua atau tiga tahun. Yang ada hanya nafsu segelintir elit yang tak kunjung padam yang terus mendapatkan penolakan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, hasil survei mayoritas publik menolak presiden 3 periode. Untuk itu, ia meminta semua pembantu Presiden khususnya yang ada di pemerintahan fokus saja bekerja.
"Bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan SBY, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," pungkasnya.
Pernyataan Bamsoet
Sebelumnya, Bambang Soesatyo memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2 persen.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
