Infografis
Suara.com - Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta penertiban terhadap buzzer politik. Permintaan itu menjawab kekhawatiran Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet terhadap suhu politik yang berpotensi memanas imbas dari pelaksanaan Pemilu 2024.
Atas dasar kekhawatiran itu, Bamsoet sebelumnya menilai pelaksanaan Pemilu 2024 perlu diperhitungkan ulang.
Menanggapi Bamsoet, Kholid punya cara jitu menjaga suhu politik agar tetap adem ayem. Satu caranya ialah menghilangkan keberadaan buzzer.
"Buzzer politik harus ditertibkan," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga: Curiga Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Jokowi 3 Periode, Demokrat Sebut Sebagai Pembegal Demokrasi
Selain itu, menurutnya yang harus dihindari ialah polarisasi politik lewat pencalonan pasangan capres dan cawapres yang lebih dari dua.
"Dan dorong paslon lebih dari dua paslon sehingga polarisi dapat dihindari," kata Kholid.
Ia mewanti-wanti Bamsoet sebagai penegasan bahwa penundaan Pemilu 2024 bukan merupakan jawaban untuk menjaga suhu politik tidak meningkat.
"Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan, tapi solusinya adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan," tuturnya.
Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
Baca Juga: Menilik Kembali Sikap Ketua MPR RI Bamsoet Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Dulu Menolak, Sekarang?
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
"Ini juga harus dihitutung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
Apalagi, menurut Bamsoet, pemerintah telah kehilangan kesempatan bergerak saat Indonesia dua tahun dilanda pandemi Covid-19.
"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?" kata Bamsoet.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" sambung Bamsoet.
Bamsoet melihat masyarakat tidak terlalu terkejut atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Apalagi jika mengacu kepada penanganan pandemi yang dinilai sukses ditangani Jokowi. Termasuk pelaksanaan G20 hingga kebijakan ekonomi, penangannan bencana dan lain yang sudah dilakukan Jokowi.
"Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tutur Bamsoet.
