Infografis
Suara.com - Hukuman bagi pelanggaran HAM yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih ringan ketimbang yang ada dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya dengan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM.
Dalam UU 26/2000, ancaman hukumannya itu minimal 10 tahun penjara. Sementara di dalam Pasal 599 KUHP, minimal ancamannya itu 5 tahun.
"Kita bertanya-tanya sebenarnya pemerintah serius tidak sih untuk menganggap pelanggaran HAM berat itu pelanggaran extraordinary," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Tioria Pretty Stephanie dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (6/12/2022).
Padahal menurutnya, pelanggaran HAM berat itu bisa mengacaukan tata pemerintahan. Lebih beratnya, pelanggaran HAM berat itu, dikatakan Tioria mengacaukan kepercayaan kepada pemerintah.
Tioria menduga nantinya hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM termasuk kategori berat justru akan lebih ringan dari minimal 5 tahun. Sebab menurutnya, hukuman yang selama ini dijatuhkan juga di bawah hukuman minimal 10 tahun sesuai UU 26/2000.
"Meskipun pada akhirnya semuanya bebas," ucapnya.
Dalam KUHP baru yang disahkan DPR RI pada Selasa ini, terdapat pengaturan untuk tindak pidana terhadap kemanusiaan.
Berikut penjelasan lengkap pada Pasal 599:
Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:
Baca Juga: Tanpa Puan Maharani, DPR Sahkan RUU RKUHP yang dihadiri 18 orang Anggota Dewan
a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun;
