Infografis
Suara.com - Fraksi PKS di DPR RI memberikan beberapa catatan untuk RUU KUHP yang kini sudah resmi disahkan menjadi undang-undang.
Pertama, mengenai penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. Kedua, fraksi PKS menuntut penegasan larangan perilaku LGBT.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, fraksi PKS DPR menangkap aspirasi publik mengenai dua hal tersebut. Oleh karena itu, PKS memberi catatan supaya dua hal tersebut diakom
Fraksi PKS DPR menyatakan bahwa sejak awal meminta pasal penghinaan Presiden itu dicabut. Bahkan, PKS mengklaim telah mensyaratkan sejak 5-10 tahun lalu.
"Fraksi PKS konsisten sejak awal meminta pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini dicabut, bahkan sejak awal-awal pembahasan 5-10 tahun yang lalu. Karena pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan mengancam demokrasi. Pasal ini bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat," ungkap Jazuli Juwaini.
Menurutnya, pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara dalam sejarahnya melindungi penguasa kolonial. Sementara itu, mereformasi produk kolonial menjadi semangat bangsa Indonesia.
Hal itu dinilai ironis dan dinilai menjadi setback demokrasi yang susah payah diperjuangkan melalui reformasi tahun 1998.
Lebih lanjut, PKS juga menegaskan tentang larangan perilaku LGBT. Menurutnya, tren tersebut sudah berkembang dalam masyarakat dan muncul kampanye untuk memaksakan legalitas perilaku menyimpang.
"Terkait penegasan larangan dan pidana perilaku LGBT, Fraksi PKS melihat hal ini sudah sangat darurat melihat trend perkembangan penyimpangan moral ini dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ada desakan dan kampanye sistematis yang memaksakan legalitas perilaku menyimpang ini," lanjutnya.
Baca Juga: DPR RI Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang
Jazuli menegaskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 tidak memberikan ruang bahkan melarang perilaku tersebut.
