Infografis
Karenanya, Isnur bersama Koalisi Masyarakat Sipil tegas menolak pasal-pasal bermasalah di RKUHP.
"Jelas sekali pasal-pasal bermasalah mengganggu dan kami dalam hal in bahwa kami tidak ingin bilang bahwa kami menolak KUHP sepenuhnya, tidak," tegasnya.
Untuk diketahui pada Senin (5/12/2022) di depan Gedung DPR RI, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP karena mengandung sejumlah pasal bermasalah. Berdasarkan informasi yang mereka terima DPR RI bakal mengesahkan RKHUP pada Selasa (6/12/2022) besok.
Koordinator aksi, yang juga pengacara publik LBH Jakarta, Citra Referendum menilai, DPR RI sangat tidak bijak, mengesahkan RKHUP tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil.
"Jadi jika kemudian DPR masih terus dengan egois untuk mengesahkan RKUHP, maka kami menganggap DPR telah mengkhianati rakyat iyndonesia sebagai konstituen yang memilih para DPR," tegas Citra.
Mereka menilai penyusunan RKHUP oleh DPR RI dilakukan tanpa transparansi dan melibatkan masyarakat sipil.
"Karena draf itu tidak bisa kita akses secara resmi dalam waktu segera gitu. Kemudian kita baru bisa mengakses kemarin," ujarnya.
"Kemudian yang kedua, DPR dan pemerintah tidak melakukan secara parsitipatif, yang saya katakan. Mereka hanya melakukan sosialisasi yang artinya hanya satu arah. Tidak bermakna," sambungnya.
Sebagai perwakilan rakyat, DPR seharusnya membuat aturan yang mengedepankan perlindungan bagi rakyat.
Baca Juga: RKUHP Muat Pasal Bermasalah, Asfinawati: Polisi Lagi Banyak Masalah, Kok Dikasih Cek Kosong?
"Pemerintah dan DPR seharusnya dengar dan mempertimbangkan secara bermakna pendapat dari masyaraka, bahwa kami meminta supaya pasal-pasal yang bermasalah yang ada di dalam RKUHP seperti pasal antidemokratis itu dicabut," ujarnya.
