Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (5/12/2022). Demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKHUP).
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, ketika dikonfirmasi membenarkan aksi unjuk rasa yang bakal mereka gelar.
"Benar (hari ini menggelar aksi)," kata Isnur kepada Suara.com, Senin (5/12/2022).
Baca Juga: Ada Demo Tolak Draf RKUHP, Ratusan Polisi Dikerahkan Ke Gedung DPR RI Siang Ini
Soal jumlah peserta unjuk rasa, Isnur belum dapat memastikannya. Sesuai agenda aksi unjuk rasa mereka gelar pada pukul 13.00 WIB.
Mengutip dari akun Instagram @ylbhi, aksi unjuk rasa digelar, karena menilai masih banyak pasal bermasalah di dalam RKHUP.
"Selasa, 6 Desember 2022, pemerintah dan DPR nekat untuk akan tetap mengesahkan RKUHP meskipun masih mengandung sederet pasal bermasalah yang dikritik oleh berbagai kalangan," tulis akun @ylbhi.
Mereka menilai pasal-pasal yang terkandung dalam RKHUP membuat demokrasi Indonesia mundur.
"Draf RKUHP terbaru pun masih memuat pasal-pasal yang melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers, dan mengatur ruang privat masyarakat," sebut akun @ylbhi.
Baca Juga: Kang Dedi Sindir Ambu Anne Lewat Postingan Instagram : Kalau Saya Ganteng Sih Tidak Akan Ditinggalin
Ratusan Personel Dikerahkan
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin guna mengawal demontrasi, sebanyak 400 personel kepolisian dikerahkan.
![Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin (tengan) usai memantau jalannya demo tolak kenaikan BBM yang dilakukan massa BEM SI di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/15/66306-kapolres-metro-jakarta-pusat-kombes-komarudin.jpg)
"Sementara 4 SSK (satuan setingkat kompi) yang akan disiapkan di sana. Itu baru dari polisi aja," kata Komarudin.
kata Komarudin, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas do sekitar Gedung DPR RI. Namun, rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional.
"Sementara situasional," katanya.
Lebih lanjut, Komarudin mengimbau kepada seluruh peserta aksi dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Sehingga tidak menganggu aktivitas masyarakat lainnya.
"Pengamanan atau pelayanan dan pengawalan jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum akan sama seperti pengawalan aksi-aksi yang lain. Harapan tentunya aksi berjalan dengan aman, tertib dan lancar," pungkasnya.
