Infografis
Suara.com - Sejumlah atraksi politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan publik. Tak hanya endorse bakal calon presiden tertentu, tapi Jokowi juga tengah menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta setelah Anies Baswedan.
Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat, Jokowi sudah mulai mempersiapkan 'panggung kekuasaan' untuk keluarganya.
"Jangan lupa political dynasty, dinasti politik yang mereka bangun, yang Jokowi bangun," kata Refly Harun, Kamis (1/12/2022).
Bahkan, Jokowi dinilai akan membawa putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk terlibat meramaikan dunia politik. Meski selama ini Kaesang menjadi satu-satunya anak Jokowi yang masih bertahan di dunia bisnis.
Baca Juga: Punya Kekuatan Relawan, Jokowi disebut Mulai Merasa Miliki Kuasa Sejajar dengan PDIP
"Bobby Nasution diperkirakan dia minimal menjadi Wakil Gubernur, atau bahkan Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada berikutnya," ujarnya.
"Lalu kemudian Gibran Rakabuming itu akan lompat ke DKI 1, atau setidak-tidaknya Jawa Tengah 1. Kemudian nanti Kaesang Pangarep akan masuk Solo," sambungnya.
Refly lantas mengungkap beberapa alasan lain Jokowi bersikukuh mempertahankan pengaruh politiknya. Seperti untuk menutupi kasus KM 50, isu ijazah palsu, sampai mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
"Kalau kita bicara agenda seperti KM 50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti," ungkap Refly.
Ia bahkan membandingkan sikap Jokowi ketika menanggapi kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa pendukung Arema FC. Pasalnya Jokowi dinilai sangat reaktif dan langsung memberi instruksi khusus di kedua kasus tersebut.
Baca Juga: Pengamat Sebut Sosok Mahfud MD Cocok Jadi Capres, Masih Mungkin Diajukan Jokowi
"Yang kedua isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya," ujar Refly.
"Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru. Kalau rezimnya pro Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan," sambungnya.
Tak menutup kemungkinan jika Jokowi tak berkuasa dan pemimpin berikutnya tidak pro Jokowi, mega proyek IKN bisa diungkit menjadi skandal tindak pidana korupsi.
Sementara masalah terakhir yang diungkit Refly adalah proyek mangkrak kereta cepat. "Yang awalnya Keppres-nya business to business, tapi sekarang penggunaan uang APBN untuk membiayai," tuturnya.
Menurut Refly, alasan-alasan yang dikemukakannya masuk akal. Ia berpendapat Jokowi memiliki banyak sekali kepentingan sehingga saat ini terus berusaha memelihara kekuatan politiknya.
