Buntut Izin 'Tempur' ke Jokowi, Benny Rhamdani Dianggap Tak Layak Pimpin BP2MI

Kamis, 01 Desember 2022 | 15:21 WIB
Buntut Izin 'Tempur' ke Jokowi, Benny Rhamdani Dianggap Tak Layak Pimpin BP2MI
Ketua BP2MI Benny Ramdhani mengaku di depan Presiden Jokowi siap tempur lawan penyerang pemerintah. (tangkapan layar)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani menyatakan kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi serangan melawan oposisi. Pernyataan itu disampaikan Benny di hadapan Presiden Joko Widodo.

Benny mengusulkan kepada presiden supaya melakukan tindakan hukum jika tidak diizinkan untuk bertempur.

Pernyataan Benny itu lantas menuai beragam kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Benny supaya dicopot dari jabatannya sebagai kepala BP2MI.

Baca Juga: Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!

"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin pada Kamis (1/12/2022).

Ia mengatakan bahwa sukarelawan tidak seharusnya menyampaikan hal tersebut kepada seorang kepala negara.

Menurutnya, pernyataan Kepala BP2MI itu justru mengesankan bahwa Benny hidup di negara otoriter yang membenarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Padahal Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," lanjutnya.

Benny dinilai tidak layak memimpin instansi pemerintah buntut pernyataannya beberapa waktu lalu. Ia juga dianggap tidak sesuai dengan watak pemimpin pada era reformasi yang mengedepankan demokrasi.

Baca Juga: Ungkit Masalah Sengketa Tanah Gegara Nihilnya Sertifikat, Jokowi: Konflik Sampai 35 Tahun, Habiskan Energi Rakyat

"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," ujarnya.

Setelah pernyataannya yang viral mengundang pro dan kontra, Benny mengatakan video tersebut bukan video yang utuh sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa dipahami seluruhnya. 

"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit, seharusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada Presiden kan tidak hanya saya," kata Benny ditemui di Senayan, Senin (28/11/2022). 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI