Infografis
Suara.com - NasDem melihat keberadaan relawan pendukung calon presiden hanya bersifat sebagai pelengkap. Utamanya ialah tetap di partai politik.
Hal itu disampaikan Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjawab soal PDI Perjuangan yang meminta Presiden Jokowi meninggalkan relawan, seperti Benny Rhamdani. Permintaan PDIP itu seiring video viral Benny di hadapan Jokowi soal izin tempur.
Willy sendiri tidak ingin masuk dan mengomentari apa yang menjadi pernyataan PDIP. Ia hanya menegaskan pilar demokarasi itu adalah parpol, bukan relawan.
"Pilar demokrasi itu partai politik, relawan hadir sebagai bentuk complementary (komplementer) dari proses itu. Tentu kita harus tahu mana main course mana side dish. Kecuali UU berbeda, relawan boleh ikut Pemilu nah itu beda lagi," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, Willy menilai Benny Rhamdani tengah meracau atas pernyataannya di hadapan Presiden Jokowi di sela-sela acara relawan dengan tajuk Nusantara Bersatu.
Sebab dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan relawan siap tempur melawan penyerang pemerintah dalam hal ini pihak yang berbeda. Benny bahkan menyarankan Jokowi melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap lawan.
"Kita anggap aja Benny Rhamdani lagi meracau," kata Willy.
Willy mengingatkan penegakan hukum memang merupakan hal penting. Tetapi praktiknya jangan disalahgunakan untuk melawan mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Jangan kemudian para penegak hukum institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan, kita tetap harus itu marwah mereka," kata Willy.
Baca Juga: Usai Kunker di Kalbar, Jokowi Lanjut Menuju Jawa Timur
Menurut Willy menjadi berbahaya apabila kemudian penguasa menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk berhadapan dengan mereka yang berbeda, sebagaimana saran dari Benny ke Jokowi.
"Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum, tidak bisa asal. Berbeda bukan berati bermusuhan, orang berbeda wajar saja," kata Willy.
"Apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap? Enggak kan, kita gak ingin," sambung Willy.
Jokowi Diminta Tinggalkan Benny
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Presiden Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Rhamdani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah.
![Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat dikonfirmasi wartawan perihal kasus penipuan online di Kamboja di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (8/8/2022). [ANTARA/Abdu Faisal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/08/38193-kepala-badan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-bp2mi-benny-rhamdani.jpg)
Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said hal seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai relawan pro Jokowi.
Karena itu ia menyarankan Jokowi meninggalkan mereka.
"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya (tinggalkan) itu, itu bukan relawan, itu bukan relawan itu," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Said menegaskan apa yang menjadi permintaan relawan kepada Jokowi, sekalipun meminta restu atau izin, tidak dapat dibenarkan. Apalagi permintaan izin itu untuk menyerang pihak tertenu yang dianggap lawan.
"Lho, elu bayangin saja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," kata Said.
