Buntut Kode-kode Soal Capres, PDIP Disarankan Segera Tegur Jokowi Agar Tak 'Genit' Politik

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah
Buntut Kode-kode Soal Capres, PDIP Disarankan Segera Tegur Jokowi Agar Tak 'Genit' Politik
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan dari awak media usai blusukan di Pasar Badung, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (17/11/2022). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sikap Jokowi kerap beri kode soal sosok capres dinilai bertolak belakang dengan keputusan PDIP yang tegas menyatakan bahwa sosok capres ditentukan oleh Ketum Megawati

Suara.com - Gonjang-ganjing politik jelang 2024 makin memanas, tak jarang elite bermanuver. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kekinian ia kerap melempar kode terkait sosok capres.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, seharusnya PDIP melakukan teguran terhadap Jokowi sebagai kader, karena kerap memberikan kode-kode dukungan atau endorse calon presiden untuk Pilpres 2024.

Mahfum diketahui, PDIP sudah tegas menyampaikan, bahwa masalah capres ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ada baiknya Jokowi ditegur oleh PDIP, agar tidak lagi lakukan kegenitan politik. Sikap politis sudah cukup dilakukan kader PDIP yang lain, bukan Presiden," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: UGM Buka Pintu: Siap Ungkap Data Akademik Jokowi Jika...

Menurut Dedi, PDIP akan dirugikan dengan adanya manuver-manuver politik yang dilakukan Jokowi. Apalagi, dalam survei disebutkan, kepercayaan publik terhadap pilihan politik Jokowi sangat rendah.

"PDIP cukup dirugikan dengan manuver Jokowi secara politik, terbaru data IPO menunjukkan kepercayaan publik pada pilihan politik Jokowi cukup rendah, hanya 19 persen publik yang akan ikuti pilihan Jokowi," tuturnya.

"Jika sikap Jokowi diteruskan, bukan tidak mungkin publik juga jengah dengan PDIP," sambungnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, sangat aneh jika ada seorang presiden berkumpul dengan relawannya kemudian memberikan dukungan kepada kelompok atau figur tertentu untuk kontestasi nasional.

"Sangat aneh ada Presiden di tengah periode rajin membersamai relawan politik, dan secara tegas memberikan dukungan pada kelompok tertentu. Padahal Presiden adalah pemimpin tertinggi untuk semua, ia bukan politisi lagi, tetapi negarawan," imbuh Dedi.

Baca Juga: Forkompinda Jatim Sowan Jokowi di Solo: Ada Apa?

Manuver Jokowi Soal Capres