Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai sudah sepatutnya PDIP memanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena getol mempromosikan alias endorse calon presiden atau capres. Namun, di sisi lain, Ujang menilai kalau PDIP tidak memiliki keberanian untuk memanggil Jokowi.
Ujang mengatakan bahwa yang pertama, meskipun menjadi petugas partai, Jokowi juga mengemban jabatan sebagai presiden. Menurutnya, Jokowi akan gengsi apabila diketahui publik dipanggil oleh partainya sendiri.
Kedua, karena sebagai presiden, maka PDIP juga tidak berani memanggil Jokowi.
"Saya sih saya meyakini tidak akan terang-terangan dan tidak berani," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (28/11/2022).
Alih-alih sesama petugas partai yang memanggil, Ujang meyakini Jokowi pasti akan diajak berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apalagi Jokowi bukan hanya sekali mengendorse capres.
"Jokowi juga bukan kali ini saja endorse capres-cawapres itu. Di acara Perindo, di acara Rakernas Projo, itu sering-sering endorse capres juga," ujarnya.
"Jadi saya melihat soal pemanggilan ini mungkin manggil diam-diam atau sifatnya hanya komunikasi antara Mega dan Jokowi."
Jokowi kerap membicarakan soal sosok capres atau pemimpin Indonesia selanjutnya di sejumlah acara. Momen paling anyar itu ketika Jokowi berpidato pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK, Sabtu (26/11/2022).
Di depan relawannya, Jokowi meminta untuk memilih pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Ia juga memberikan kode kalau pemimpin yang memikirkan rakyatnya itu yang berkeriput dan berambut putih.
Baca Juga: Elite Demokrat Bareng-bareng Sindir Jokowi, Sebut SBY Negarawan dan Nggak Endorse Capres
Pernyataan Jokowi itu menggiring pembicaraan publik yang merujuk kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Di sisi lain, kader PDIP merasa gerah melihat Jokowi yang kerap membicarakan soal sosok capres.
Seperti yang disampaikan oleh politisi PDIP, Sturman Panjaitan di mana dirinya menyinggung soal kedisiplinan terhadap aturan partai. Sebab, PDIP menaruh kewenangan sepenuhnya soal capres dan cawapres di tangan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Disiplin adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan di semua organisasi," kata Sturman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
