Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP DPR RI menerima para perwakilan organisasi kesehatan yang berdemontrasi di depan Gedung DPR RI untuk menolak Omnibus Law Bidang Kesehatan, Senin (28/11/2022).
Para perwakilan organisasi kesehatan yang terdiri dari IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI tersebut berunjuk rasa setelah membaca draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Bidang Kesehatan yang beredar luas di masyarakat dan dinilai melemahkan organisasi kesehatan. Namun, Fraksi PDIP membantah adanya draf RUU yang beredar tersebut. Hal itu dianggap bukan sebagai hasil kerja para wakil rakyat di parlemen Senayan.
"Kami tidak tahu draf RUU yang beredar di media sosial itu ulah siapa. Kami tidak pernah melihat dan yang jelas kami tidak mengakui draf yang beredar tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI fraksi PDIP, Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Baca Juga: Bocoran Surpres Pergantian Panglima TNI: KSAL Yudo Margono Satu-satunya Calon Pilihan Jokowi
Charles menegaskan, Fraksi PDIP DPR RI selalu siap mendengarkan segala aspirasi dari para tenaga kesehatan dan organisasi kesehatan terkait penyusunan undang-undang.
"Pada prinsipnya kita selalu terbuka terhadap masukan dari semua stakeholder," ungkapnya.
Adapun dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi, M Nurdin, menegaskan bahwa pembahasan di Baleg DPR baru sebatas penyusunan Naskah Akademik. Dari Naskah Akademik inilah baru nanti disusun sebuah RUU.
"Jadi prosesnya masih RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk menyusun Naskah Akademik. Dan belum ada draf RUU," tuturnya.
Banyak Diprotes Sejumlah Organisasi, Fraksi PDIP Bantah Jika DPR Sudah Keluarkan Draf RUU Omnibus Law Bidang KesehatanBanyak Diprotes Sejumlah Organisasi, Fraksi PDIP Bantah Jika DPR Sudah Keluarkan Draf RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan
Baca Juga: Puan Maharani Bakal Umumkan Nama Calon Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa
Nurdin mengaku pihaknya sudah mengundang sebanyak 28 pemangku kebijakan untuk didengarkan aspirasinya terkait penyusunan Naskah Akademik Omnibus Law Bidang Kesehatan.
"Kami dengar masukan dalam RDPU selalu terbuka, karena kalau tertutup nanti salah sangka. Bahkan kami mendengar masukan secara online dari tenaga kesehatan di berbagai daerah, bahkan dari Papua," ujarnya.
Kendati begitu, Nurdin mengapresiasi para perwakilan dari 5 organisasi kesehatan yang akhirnya mau menyampaikan aspirasinya lewat audiensi.
Ia bahkan meminta para perwakilan tersebut untuk memberikan peringatan kepada DPR seandainya ada hal yang melenceng dari pembasan.
"Berikan warningnya sekalian, karena kami masih nyusun (naskah akademik)," katanya.
Sementara itu, dr Mahesa perwakilan dari PB IDI meminta Omnibus Law Bidang Kesehatan untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
"UU itu akan melemahkan organisasi kesehatan," ujarnya.
