Infografis
Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP.
Hal itu menyusul pernyataannya yang meminta relawannya jangan salah pilih pemimpin di Pilpres 2024 mendatang.
Dalam satu kesempatan, ia meminta pilih pemimpin yang mau memikirkan rakyatnya, ciri-cirinya berambut putih.
"Pernyataan kriteria capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo tampaknya sudah menyinggung petinggi PDIP. Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Pasalnya, kata dia, di internal PDIP kewenangan menentukan capres sudah diberikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Karena itu, tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu. Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP," ungkapnya.
Selain itu, Jamiluddin menilai, sebagai presiden. Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai presiden, kata dia, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya ketua imum partai.
Hal itu, kata Jamiluddin, tentu kurang baik karena bukan fungsi dan tugas presiden. Presiden idealnya secara terbuka tidak berpihak kepada salah satu bakal capres.
"Untuk itu, Jokowi perlu belajar kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi capres. Pada Pilpres 2014, SBY tidak memihak kepada pasangan capres," tuturnya.
Baca Juga: Plot Twist! Politisi PDIP Sebut Presiden Dijebak Relawan: Saya Yakin Pak Jokowi Terpaksa Datang
"SBY terlihat memperlakukan pasangan capres sama. Negarawan SBY terlihat jelas, sehingga netralitas presiden mendapat pujian dari berbagai pihak," sambungnya.
