Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ikut angkat bicara perihal isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa. Prabowo menganggap penunjukkan Jokowi itu bukan tanpa alasan.
Sejauh ini ada tiga kandidat yang digadang-gadang memiliki kans kuat untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika yang memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Tiga kandidat yang dimaksud ialah KSAL Yudo, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.
Dari ketiga nama tersebut, nama KSAL Yudo yang paling kuat dipilih Jokowi untuk meneruskan tongkat komando Panglima TNI.
Semisal terpilih, Prabowo menilai itu bisa terjadi karena kemampuan Yudo yang sudah bisa dinilai baik oleh Jokowi.
Baca Juga: KSAL Laksamana Yudo Margono Disebut Paling Layak Jadi Panglima TNI, DPR: Memang Harusnya Kan Laut
"Saya kira jelas beliau mampu," kata Prabowo di Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2022).
"Kalau dipilih ya saya kira mampu, semuanya baik-baik semua," tambahnya.
Mantan Danjen Kopassus tersebut juga menilai kalau Jokowi beserta DPR RI akan memilih calon Panglima TNI yang paling terbaik.
"Ya, saya kira presiden pada saatnya dan DPR RI akan menentukan yang terbaik," ucapnya.
Jokowi Pilih KSAL Yudo
Baca Juga: Analis: KSAL Belum Pernah Cicipi Kursi Panglima TNI Selama Jokowi Jadi Presiden
Jokowi sempat berencana untuk mengirimkan surat presiden atau surpres yang berisikan nama calon Panglima TNI ke DPR RI pada Rabu (23/11/2022). Menurut sumber Suara.com di Istana, nama yang ada dalam surpres tersebut ialah KSAL Laksamana Yudo Margono.
Menurut sumber, meskipun tidak ada kewajiban bagi Jokowi memilih nama dari TNI AL, namun keputusan Kepala Negara tersebut telah melalui pertimbangan yang matang demi memberikan dampak yang baik ke depannya.
"Secara psikologis akan baik, walau bukan sebuah keharusan karena semuanya tergantung Presiden. Di samping itu juga untuk kebanggaan korps," kata sumber kepada Suara.com, Rabu (23/11/2022).
Akan tetapi, pengiriman surpres itu diundur. Hal tersebut dikarenakan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang menjalani kegiatan lain.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan kalau Puan tengah menghadiri sidang Parlemen ASEAN di Phnom Penh. Oleh sebabnya, baik Istana maupun DPR RI bersepakat untuk mengatur ulang jadwal pengiriman surpres.
"Akan disampaikan secara resmi pada tanggal 28, hari Senin besok," kata Indra
