Infografis
Suara.com - DPR RI tidak mempermasalahkan bila ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil draf final RKUHP. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, masyarakat yang tidak puas bisa mengadukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap DPR itu serupa dengan pemerintah yang juga mempersilakan masyarakat melayangkan gugatan materi atau judicial review jika masih menolak RKUHP. Diketahui RKUHP telah disepakati dibawa ke rapat paripurna untuk dilakukan pengesahan.
"Kita kan ada jalur konstitusional, yang tidak puas ya boleh saja melakukan upaya-upaya ke MK, misalnya. Karena menurut saya kita punya RKUHP ini memang sudah saatnya disahkan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022).
Dasco menilai pemerintah dan DPR sudah melalukan harmonisasi beberapa pasal yang memang kontroversi serta krusial. Dengan demikian, menurut dia, ke depan tidak akan ada lagi polemik.
Tetapi Dasco mengingatkan pentingnya untuk terus melakukan sosialisasi.
"Menurut kita kalau disosialisasikan, bisa diterima dengan baik di masyarakat," ujar Dasco.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas draf RKUHP untuk melakukan gugatan materi atau judicial review ke Mahakamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan Edward merespons pertanyaan awak media terkait potensi penolakan publik seperti tahun 2019 terhadap pengesahan RKUHP. Kekinian DPR dan pemerintah tinggal selangkah lagi mengesahkan RKUHP di tahun ini usai menyepakati draf pada pengambilan tingkat I.
"Saya kira begini ya ini sudah persetujuan tingkat pertama maka secara prosedural akan disahkan di paripurna. Kalau ada warga masyarakat yang merasa hak konstitusional dilanggar, pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar-lebar untuk itu dan disitulah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan dan saya kira bermartabat di situ ya," tutur Edward di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: RKUHP: Seks di Luar Nikah Dipidana 1 Tahun, Kumpul Kebo 6 Bulan
Edaward memahami apabila ke depan, draf RKUHP yang telah disepakati pada tingkat pertama itu masih mendapat penolakan. Ia beralasan bahwa baik DPR maupun pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak dalam membuat produk undang-undang.
