Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Demokrat mengkritisi keinginan pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN.
Anggota DPR Fraksi Demokrat Achmad mempertanyakan, mengapa UU IKN yang belum genap satu tahun disahkan, kini sudah minta untuk direvisi. Padahal implementasi undang-undang tersebut, menurut Achmad belum dilakukan. secara komprehensif.
“Ini menandakan pemerintah terlalu terburu-buru, tidak profesional, dan tidak matang dalam menyiapkan UU IKN ini. Sungguh suatu preseden yang sangat tidak baik," kata Achmad dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).
Achmad menegaskan sebagai landasan hukum dalam perpindagan ibu kota, tentu UU IKN keberadaannya sangat penting. Mengingat UU IKN dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Seharusnya pemerintah mempersiapkannya dengan serius dan matang. Bukan terburu-buru. Bahkan, belum sempat dijalankan tuntas, sudah mengajukan revisi,” kata Achmad.
Achmad mewakili Fraksi Demokrat menegaskan pihaknya menolak revisi UU IKN. Mereka menganggap UU IKN tidak perlu dimasukan di daftar Prolegnas Prioritas 2023. Pasalnya masih ada rancangan undang-undang lain yang lebih tepat dikerjakan.
Ia juga menyoroti adanya perubahan Prolegnas Prioritas 2023, yang sebelummya pada September tahun ini sudah disepakati.
"Mengapa kemudian belum tiga bulan setelahnya ada upaya menyisipkan revisi UU IKN? Padahal, sudah cukup banyak UU yang harus diselesaikan di Prolegnas 2023. Mengapa harus memaksakan dimasukkan di 2023? Mengapa tidak di 2024 saja? Kan kesepakatan dan keputusannya sudah diketok di September lalu. Seharusnya ini kan kesepakatan bersama, bukan mau-maunya sendiri saja,” tutur Achmad.
Arahan Presiden Revisi UU IKN
Baca Juga: Kabareskrim Bantah Terima Setoran Tambang, ISESS: Ferdy Sambo Dulu Bantah Tapi Diperiksa
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikam arahan bagi pemerintah untuk mengajukak revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Keinginan merevisi UU IKN itu kemudian disampaikan lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke DPR.
