Cek Fakta
Suara.com - Politisi Negeri Jiran yakni Anwar Ibrahim kini resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Kamis (24/11/2022) lalu.
Sang Raja terpaksa harus turun tangan dan memberikan amanah besar tersebut ke Anwar lantaran Pemilu tidak bisa mencapai suara mayoritas.
Amanah yang besar tentu diikuti dengan tugas yang besar, sebab Anwar Ibrahim kini mengemban segudang PR menuntaskan berbagai isu yang kini sedang mendera negaranya.
Harus dongkrak ekonomi Malaysia yang kini berada di ambang kerentanan
Baca Juga: Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
Mengutip media Malaysia Free Malaysia Today, perekonomian Malaysia berada di kondisi rentan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kini hanya berkisar pada angka 4% hingga 5% memasuki tahun 2023. Para pakar ekonomi juga berharap bahwa bank sentral akan terus meningkatkan suku bunga demi mengantisipasi inflasi.
Anwar melalui partai yang menaunginya yakni UNMO berjanji akan mendongkrak ekonomi rumah tangga para rakyat prasejahtera di Negeri Jiran. Ia berjanji akan menjamin bahwa setiap keluarga setidaknya mendapat upah sebesar RM2,200.
Tekanan dari oposisi
Anwar dan UNMO juga mendapatkan tekanan dari partai oposisi beraliran Islamis yakni Parti Islam Se-Malaysia alias PAS.
Selaku politisi partai moderat, Anwar melawan wacana politik dari PAS yang ingin membatasi penjualan alkohol dan menutup tempat perjudian di Malaysia. Adapun Anwar lebih fokus untuk memberlakukan kebijakan keagamaan di sektor pendidikan dan pelayanan sipil.
Baca Juga: Profil Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Baru Malaysia yang Langsung Ditunjuk oleh Raja
Berkompromi dengan reformasi
Kembali mengutip Free Malaysia Today, Anwar harus berkompromi dengan wacana reformasi undang-undang Malaysia. Ia harus berada di titik tengah antara para pendukung kebijakan lama yang diuntungkan dengan yang ingin mereformasi undang-undang lama lantaran dinilai diskriminatif.
Adapun segelintir kubu politik merasa aturan lama menguntungkan mereka yang merupakan penduduk pribumi Melayu asli. Kebijakan-kebijakan lama memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi penduduk beretnis tersebut.
Berbagi kekuasaan
Kepemimpinan Anwar kini harus berbagi kekuasaan dengan berbagai partai politik lainnya yang mendapatkan posisi di pemerintahan. Ia harus menjamin koalisi stabil antara dua kubu politik yang saling berseberangan.
Bersihkan korupsi dari pemerintahan
Anwar dalam konferensi pers pada Kamis (24/11/2022) malam waktu setempat berjanji bahwa dirinya tidak akan mengambil sepeser Ringgitpun dari gajinya sebagai PM Malaysia.
Ia juga akan berjanji mengentaskan isu korupsi di Malaysia yang mengancam pemerintahan.
“Kami tidak akan mengompromikan pemerintahan yang baik, gerakan anti-korupsi, independensi peradilan, dan kesejahteraan rakyat Malaysia,” ungkap Anwar, dikutip dari Al Jazeera.
Kontributor : Armand Ilham
