Infografis
Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan Relawan Amanat Nasional yang diinisiasi kader mereka untuk mendukung Anies Baswedan, bukan merupakan bagian dari PAN.
Sekjen PAN Eddy Soeparno tegas mengatakan tidak ada organisasi otonom atau organisasi sayap sebagaimana yang dibentuk kader dalam mendukung pencapresan Anies.
"Tidak ada organisasi sayap atau organisasi otonom di PAN yang bernama Amanat Indonesia," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).
Baca Juga: Eddy Soeparno: Relawan Pendukung Anies, Amanat Indonesia, Tidak Terafiliasi dengan PAN
Eddy menegaskan apa yang menjadi pernyataan dalam deklarasi oleh Relawan Amanat Nasional, tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan partai. Suara para relawan yang mendukung Anies, tidak mewakili keinginan apalagi suara PAN.
"Pandangan pribadi tentu tidak mewakili entitas apapun apalagi partai politik dalam hal ini PAN," kata Eddy.
Tak Mewakili Sikap PAN
Sementara itu. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pernyataan politik yang disampaikan Relawan Amanat Indonesia terkait pemilu presiden 2024 tidak mewakili sikap PAN.
"Mereka mendeklarasikan diri sebagai relawan adalah atas nama sikap pribadi. Mereka tidak mewakili institusi PAN," kata Viva di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Ahmad Ali Ditunjuk Nasdem Jadi Koordinator Tim Pilpres 2024
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menganggap sikap relawan itu sebagai hal yang wajar. Dia mengatakan di PPP juga terjadi hal yang sama.
PAN dan PPP merupakan mitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai sekarang belum memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden.
Viva dan Arsul mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Relawan Amanat Indonesia yang meminta PAN mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Viva menekankan bahwa sejumlah anggota Relawan Amanat Indonesia sudah tidak aktif di PAN, bahkan sudah ada yang keluar dan bergabung dengan partai politik lain.
Viva mengatakan hasil Rapat Kerja Nasional PAN tahun 2020 memberikan amanat dan tugas kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil langkah strategis terkait pemilihan presiden 2024.
"Keputusan Rakernas PAN 2022 memberikan amanat dan tugas kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menetapkan dan memutuskan pasangan calon presiden/cawapres demi kepentingan, kemajuan PAN, kepentingan bangsa, dan negara," ujarnya.
Di rakernas PAN 2022 telah merekomendasikan sembilan nama kandidat yang akan diusung PAN, antara lain Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto.
Dia menjelaskan nama-nama tersebut akan dibawa dan diputuskan ke forum Rapat Pimpinan Nasional PAN, lalu hasilnya akan dibawa ke Koalisi Indonesia Bersatu untuk ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi.
"Kapan KIB akan memutuskan? Mohon ditunggu dengan kesabaran karena jadwal pendaftaran (pasangan capres/cawapres) masih lama, yaitu September 2023," katanya.
Viva mengatakan saat ini PAN fokus mempersiapkan finalisasi seleksi calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.
Tak Bisa Dilarang
Dia mengatakan hasil ketetapan rakernas PAN 2022 bahwa target perolehan suara untuk DPR RI adalah 11 persen dari total suara sah nasional atau setara dengan 64 kursi DPR RI.
Menurut dia, untuk target di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota terus berjuang mempertahankan dan menambah kursi yang sudah ada di setiap daerah pemilihan (dapil) dan yang masih kosong diwajibkan untuk memperoleh kursi minimal satu.
"Ini yang menjadi tugas prioritas DPP PAN sekarang. Untuk pilpres, santai saja, karena percuma menang pilpres namun kursi di legislatif hilang dan 'terjun ke laut'," katanya.
Arsul mengatakan di PPP juga terjadi perbedaan sikap menjelang pemilu 2024.
"Kami mau melarang akar rumput gimana, biarkanlah. Nanti pada saatnya kita ambil keputusan," kata dia.
"Saya tidak tahu persis dan saya kira saya tidak etis mengomentari apa yang terjadi di partai lain. Yang bisa saya katakan PPP belum menentukan forum pemusyawaratan tingkat nasional untuk mengambil keputusan siapa sih bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden."
