Infografis
Suara.com - Pemerintah memberikan usulan terkait istilah ‘makar’ di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diubah. Usul tersebut berkaitan dengan Pasal 160 angka (8).
"Kita mengubah istilah makar, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," kata Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/11/2022).
"Sebab apabila kata 'makar' begitu saja dimaknai sebagai 'serangan' tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasal-pasal yang diminta pengujian oleh pemohon, terutama Pasal 87 KUHP, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum," lanjutnya
Baca Juga: Mayoritas Fraksi Setuju, Komisi III DPR Sepakat Bawa RKUHP ke Pengambilan Keputusan Tingkat I
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah makar berarti akal busuk; tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.
Lema istilah ‘makar’ berasal dari Bahasa Arab. Artinya yakni ‘tipu daya’. Lema ini disebut dalam Al Quran Q.S. Al Imran ayat 54 yang berbunyi:” Wamakaruu wamakarallah, wallahu khairul makiriin” (Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya).” Oleh karena itulah istilah ‘makar’ disebut sebagai ‘tipu daya’.
Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, makar memiliki sinonim. Sinonim makar yakni curang, culas, serong, siasat, tipu muslihat, tipu daya, kongkalikong, lancung, serong, akal bulus, bida, hilat, kelicikan, kecerdikan, akal keling, akal kancil, kepalsuan, dan lain sebagainya. Melihat dari pengertian di atas, dapat disimbulkan jawaban dari apa itu makar adalah tipu daya.
Istilah Makar dalam KUHP
Makar disinggung dalam Pasal 87 KUHP yang berbunyi: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.
Baca Juga: Cegah Tafsir Subjektif, NasDem Usul Frasa Penghinaan Pemerintah dalam Pasal 240 RKUHP Diganti Fitnah
Kemudian, istilah Makar juga terdapat pada Pasal 104 KUHP yang berbunyi: “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”
Tak hanya itu, istilah makar juga terdapat pada Pasal 106 KUHP yakni: “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”
Pasal 107 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur juga terkait makar sebagai berikut: “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” dan “(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”
Istilah ‘makar’ juga muncul dalam Pasal 139a dan 139b KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” dan “Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Terakhir, makar disinggung dalam Pasal 140 (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” dan “Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
