Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan, bahwa jelang Pemilu 2024 semua pihak harus mewaspadai bahaya politisasi hukum hingga politisasi kapital. Menurutnya, hal itu lebih bahaya dari pada politisasi agama.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Jazil saat ditanya soal arah pernyataan Presiden RI Jokowi terkait imbauan agar memerangi politik identitas pada Pemilu 2024.
"Agama ini selalu menjadi korban dianggap politisasi agama itu berbahaya ya memang, tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital, harus kita waspadai," kata Gus Jazil kepada wartawan Kamis (24/11/2022).
Ia mengatakan, dibalik terjadinya politik identitas ada pihak-pihak yang membiayai. Menurutnya, pihak-pihak tersebut harus dicari tahu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
"Kita harus waspada siapa orang-orang di balik itu. Kelompok agama ini kan sebenarnya semuanya ingin menyampaikan perdamaian. Kalau ada kelompok agama menganjurkan kekerasan dugaan saya pasti ada orang yang menyuruh," tuturnya.
![Waketum PKB Jazilul Fawaid [Foto: ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/13/58499-waketum-pkb-jazilul-fawaid.jpg)
Lebih lanjut, ia menekankan, orang-orang atau pihak yang berada di balik munculnya politik identitas harus diwaspadai. Terlebih orang menjadi dalang politik kapital.
"Nah ini harus dicari ini yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi kapital ada segelintir elite kekuasaan pemilik modal yang mengatur, dan ini juga harus diwaspadai," pungkasnya.
Pesan Jokowi
Sebelumnya, Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: PKB dan Gerindra Tetap Solid, Mereka Cari Waktu Tepat untuk Putuskan Pasangan Capres dan Cawapres
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap.
