Infografis
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam pengusutan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga menyeret sejumlah nama petinggi Polri.
Desakan tersebut disampaikan YLBHI karena dibutuhkan komitmen dari pucuk pemimpin negara dalam persoalan tersebut.
"Jadi kondisinya sangat berat. Jadi bukan hanya membutuhkan komitmen Kapolri saya rasa, tapi komitmen presiden," ujar Isnur di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022).
Isnur kemudian menyinggung perihal momen Jokowi mengundang pejabat Polri di Istana Negara pada bulan lalu. Dia menyebut, seharusnya Jokowi juga meminta pejabat Polri menghentikan praktik bisnis tambang ilegal yang diduga dilakukan oleh para petinggi Polri.
"Presiden harus punya pengetahuan jadi bukan hanya sekedar Pak Jokowi itu polisi tolong dikurangi pakaiannya, gaya hidupnya, bukan itu. Tapi praktik-praktik beking, praktik bisnis yang mereka lakukan itu harus dihentikan semua menjadi standar tertentu, standar utama dalam tugas kepolisian," papar Isnur.
Isnur menambahkan, keikutsertaan presiden dalam pembersihan tambang ilegal di Kaltim merupakan masalah mendesak. Sebab hal tersebut menjadi permasalahan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
"Ini adalah hal yang sangat mendesak karena negara indonesia didirikan atas dasar permasalahan ketidakadilan dan kemanusiaan itu paragraf pertama," ujar Isnur.
Dibongkar Ismail Bolong
Pengakuan sosok eks anggota Satintelkam Polresta Samarinda Aiptu Ismail Bolong tentang keterlibatannya dalam sebuah kegiatan tambang ilegal di Kaltim menarik atensi Kapolri.
Baca Juga: Diduga Terseret Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, YLBHI Kritik Kapolri Tak Berani Tindak Kabareskrim
Kapolri menyatakan bahwa pihaknya akan segera langsung menindak tegas Ismail Bolong usai video pengakuannya tersebut viral dan menjadi buah bibir di tengah masyarakat.
