Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus meyakini Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengirimkan surat presiden atau supres soal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa pada pekan ini.
"Insya Allah minggu ini (supres nama calon Panglima TNI)," kata Lodewijk ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (22/11/2022).
Lodewijk menerangkan, jika bukan pekan ini, maka sudah tidak ada waktu lagi. Terlebih DPR akan memasuki masa reses dalam waktu yang tidak lama.
"Karena saya katakan waktu kita tinggal lets say 20 hari tambah 3 tinggal 23 hari," ungkapnya.
Baca Juga: Ditanya Soal Pertemuannya dengan Mensesneg di Istana, Ini Reaksi KSAL Yudo Margono
Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Istana soal nama calon Panglima TNI. DPR RI juga sudah mengingatkan pihak Istana soal waktu.
"Tentang masalah ini dan dari kesekjenan sudah berkomunikasi dengan bu setneg untuk mengingatkan waktu itu saja supaya jangan dianggap kita melanggar," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Presiden Jokowi segera mengirimkan surat presiden atau Supres ke DPR RI terkait dengan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Hal itu mengingat Andika akan masuki masa pensiun pada Desember 2022.
"DPR masih akan melaksanakan masa sidangnya sampai nanti pertengahan Desember. Saya meyakini bahwa pasti sudah ada mekanisme yang sudah dilakukan oleh presiden, sekarang memang suratnya akan melalui presiden kepada ketua DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Terkait siapa yang akan menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Puan meyakini Jokowi sudah punya pertimbangan sendiri.
"Siapa, bagaimana, bagaimana calonnya yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain, tentunya itu presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait hal itu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia memprediksi Jokowi sudah mengirimkan supres terkait nama pengganti Panglima TNI sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 16 Desember 2022.
"Saya tentu menduga sebelum reses penutupan masa sidang, suratnya sudah diterima oleh DPR," ujar Puan.
