Suara.com - Pemilihan Umum (Pemilu) di Malaysia telah digelar pada Sabtu (19/11/2022) lalu. Namun hingga kini pemerintahan baru belum juga terbentuk.
Pemenang pemilu pun juga belum diumumkan karena belum ada pemenang mutlak dalam gelaran pesta demokrasi di negeri jiran itu.
Momen ini merupakan pertama kalinya Malaysia tak langsung memperoleh pemenang setelah pemilu selesai digelar.
Alhasil, sang Raja Malaysia pun harus turun tangan untuk mengatasi kondisi yang demikian. Apa saja yang membuat pemilu Malaysia kali ini terkesan rumit? Berikut ulasannya.
Baca Juga: Benarkah Malaysia sampai Sewot Ingin Masuk G20 tapi Ditolak Jokowi Berkali-kali?
Hasil pemilu ketat
Berdasarkan hasil pemilu yang keluar pada Sabtu (19/11/2022) lalu, tercatat ada persaingan yangketat antara dua kubu, yakni koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin Yasin.
Hasil perhitungan suara pada Minggu (20/11/2022) memperlihatkan bahwa belum adanya satu pun partai politik di negara tersebut yang memperoleh suara di atas ambang batas, yakni 112 kursi di parlemen.
PH mendapatkan 82 kursi, sementara PN berhasil memperoleh 73 kursi. PN sendiri mengaku sudah sepakat untuk membentuk koalisi dengan partai Sabah dan Sarawak, namun belumada bukti yang jelas.
Sekadar informasi, pemilu di Malaysia menggunakan sistem first past the post. Ini artinya, partai koalisi pertama yang berhasil mengantongi 112suara dari total 222 kurs idi parlemen keluar sebagai pemenang dan bisa langsung membentuk pemerintahan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Malaysia Emosi Mau Masuk G20 Tapi Berkali-kali Ditolak Jokowi, Benarkah?
Pemilu buntu cetak sejarah baru
Terjadi kebuntuan dalam pemilu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, negara tetangga Indonesia tersebut memiliki parlemen gantung, karena tak ada kubu mayoritas yang terbentuk.
Selama ini di Malaysia, pemerintahan baru dapat langsung terbentuk setelah hasil pemilu keluar.
Dua kubu saling klaim kemenangan
Meski hasil pemilu Malaysia belum ada yang melewati ambang batas parlemen, kubu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin saling mengklaim sebagai pemenang.
Muhyiddin mengklaim partainya sangat siap membentuk pemerintahan federal setelah berkoalisi dengan partai-partai di Sabah dan Sarawak.
Ia juga mengklaim juga telah menerima surat dari Raja Malaysia, namun ia menolak membocorkan isinya.
Sementara itu Anwar Ibrahim mengatakan pernyataan Muhyiddin tersebut dulit untuk diterima. Serupa dengan Muhyiddin, Anwar Ibrahim mengklaim kubunya sudah berkomunikasidengan iastana untuk pembentukan kabinet.
Raja Malaysia sampai turun tangan
Kisruh pemilu Malaysia yang berujung pada saling klaim antara dua kubu ternyata membuat Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah resah. Ia lantas turun tangan dan meminta agar nama calon perdana menteri segera diserahkan.
Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin menegaskan raja memberikan waktu hingga pukul 14.00 waktu setempat bagi koalisi pemenang untuk memberikan nama calon perdana menteri.
Pada Minggu (20/11/2022) pada 13.15 disebutkan bahawa Istana telah menerima hasil resmi pemilu dari Ketua Pemilihan,Tan Si Abdul Ghani Salleh
Terkait hal itu, istana juga telah menugaskan Ketua Dewan Rakyat, Azhar Azizah Haru untuk meminta para pemimpin koalisi parpol dengah jumlah perolehan kursi terbanyak untuk segera membentuk pemerintahan baru, termasuk diantaranya untuk mengajukan satu nama calon Perdana Menteri.
Kekalahan Mahathir Mohammad
Di balik saling kliam antara dua kubu dalam pemilu Malaysia terdapat kekalahan dari Mahathir Mohammad.
Ini adalah pertama kalinya mantan PM tersebut mengalami kekalahan dalam pemilu, sepanjang karier politiknya.
Ia kalah telak dalam memperebutkan kursi parlemen Langkawi. Adapun pesaingnya adalah Mohd Suhaimi Abdullah dari Perikatan Nasional.
Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Mahatir, padahal sebelumnya ia sempat dielu-elukan karena berhasil mendepak barisan nasional pada pemilu 2018 lalu.
Adapun Barisan Nasional adalah koalisi terbesar di Malaysia sepanjang sejarah perpolitikan negara tersebut.
Kontributor : Damayanti Kahyangan