Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan, satu-satunya pemilihan umum atau pemilu yang berjalan jujur, adil dan demokratis hanya terjadi di Pemilu 1999. Menurutnya, pemilu menjadi agak rusak usai praktik politik uang mendominasi.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara launcing Lembaga Saksi Pemenangan Nasional di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
"Berapa kali kita melaksanakan pemilu? 6 kali kita melaksanakan pemilu, dalam kacamata saya, satu-satunya yang paling terbuka, jujur, bebas, dan adil adalah Pemilu tahun 1999. Kenapa demikian, karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu," kata Cak Imin.
Menurutnya, pada Pemilu 1999 rakyat sangat antusias di dalam mendorong, memimpikan sebuah pemerintahan baru.
Baca Juga: Bawa-bawa Hasil Muktamar PKB, Cak Imin Tetap Ngotot Mau Jadi Capres
Ia menilai kala itu partisipasi politik begitu tinggi, keterlibatan lembaga-lembaga pengawas pemilu baik inisiatif warga, organisasi, lembaga, bahkan keterlibatan lembaga-lembaga dunia.
"Pemilu-pemilu berikutnya kita mengalami masa penurunan partisipasi, masa prgamatisme oleh pemilu, masa apatisme pemilih, masa di mana politik uang kian mendominasi di dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Cak Imin mengatakan, pemilu mulai agak rusak ditandai dengan adanya pemilihan umum kepala daerah yang digelar secara langsung. Dimana kala itu menurutnya, praktik politik uang mendominasi terjadi di daerah-daerah.
"Pemilu kita agak rusak setelah pilkada secara langsung. Karena kompetisinya semua hal, maka money politic menjadi sangat dominan, money politic terutama langsung ke pemilih dan bisa jadi money politics sampai pada penghitungan suara, terutama di daerah-daerah remote area yang jauh dari jangkauan pengawasan rakyat," tuturnya.
"Saya melihat ada pemilihan gubernur satu suara dihargai sampai Rp500 ribu," sambungnya.
Baca Juga: Meski Muncul Sinyal Dukungan, Pengaruh Presiden Jokowi Terkait Capres 2024 Dinilai Rendah
Untuk itu, Cak Imin mengatakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab partai khususnya PKB untuk memperbaiki. Salah satu caranya PKB coba menghadirkan lembaga saksi pemenangan nasional untuk mengawal proses pemilu 2024.
"Sebab kalau terjadi transaksi pemilihan dengan uang, hasil pemilihan pasti jorok, hasil pemilihan pasti korup, hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang yang dijual untuk kepentingan suara."
