Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan menjelang pemilu 2024.
“Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan,” kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, hari ini.
Dalam pidatonya, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
“Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan,” kata dia.
Baca Juga: Survei: Dukungan Jokowi untuk Kandidat Capres Tak Berpengaruh Kuat, Cuma 25 Persen
Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia.
Kepala Negara meminta para bakal capres-cawapres untuk menjaga situasi politik agar tetap sejuk.
“Sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter hangat sedikit, syukur bisa adem,” kata dia.
Presiden Jokowi mengingatkan saat ini situasi dunia sedang tidak berjalan normal. Berbagai krisis mengancam situasi ekonomi dan sosial banyak negara, seperti krisis pangan, energi, dan finansial. Jika ancaman krisis ditambah dengan instabilitas politik dalam negeri, maka tingkat kerentanan akan meningkat.
“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Dibikin Tertawa Ngakak Gara-Gara Bahlil Singgung Kebersamaan Ganjar-Puan di Acara HIPMI
Saat ini, kata Jokowi, sudah terdapat 14 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Sebanyak 28 negara lainnya sudah mengantre untuk menjadi pasien IMF.
“Diperkirakan sampai angka 66 (negara). Jadi itu tak mendapatkan bantuan semuanya. Tak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF dan Bank Dunia punya keterbatasan,” kata Presiden Jokowi. [Antara]
