Infografis
Suara.com - DPW PKB DKI Jakarta bertekad mengusung figur ulama untuk memimpin DKI Jakarta. Tekad tersebut dilancarkan apabila DKI Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota.
"Saya yakin bahwa bahwa figur yang tepat untuk DKI Jakarta ke depan pasca IKN adalah ulama," kata Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PKB DKI Jakarta, Muhammad Fauzie di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).
Selain itu, Fauzie menerangkan sejumlah alasan mengapa DKI Jakarta harus dipimpin oleh seorang ulama. Pertama, kultur masyarakat DKI Jakarta sangat religius dan memiliki akar tradisi yang kuat dengan latar sejarah yang panjang. Hubungan antara ulama sebagai pembimbing, pengayom, dan teladan dengan masyarakat Jakarta telah terjalin sangat kuat.
Kedua, tradisi keberagamaan masyarakat Jakarta yang diwarisi dari para ulama terdahulu penyebar agama Islam generasi awal di Jakarta sangat kuat, unik dan khas. Corak keberagamaan masyarakat Jakarta yang mayoritas muslim dan berhaluan ahlussunnah walajamaah an-nahdliyah, bermadhab As-Syafi'i dalam bidang fiqih dan kemudian mengikuti pimikiran Asy-ariyah dan al Maturidiyah dalam bidang tauhid, serta mengikuti idiologi Al-Junaid Al Badhdadi dan Al Ghozali, dalam bidang tasauf, menjadikan ciri keberagamaan masyarakat Jakarta sangat lentur, luwes, moderat, namun sangat kuat memegang tradisi ritual keagamaannya.
Baca Juga: Restorative Justice Berpotensi Jadi Ladang Cuan Jaksa, Jaksa Agung Perkuat Pengawasan
"Tak heran, amaliah peringatan keagamaan seperti maulid, tahlilah, yasinan, ziarah kubur, yang diwarisi dari para ulama dan habaib terdahulu oleh masyarakat Betawi terbukti bisa menjadi perekat dan sekaligus benteng umat dari paham transnasional Islam garis keras, yang bisa membahayakan keutuhan dan keharmonisan antara umat beragama di Jakarta, dan NKRI pada umumnya," terangnya.
Ketiga, sejarah berdirinya DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan dari peran ulama. Tercatat dalam sejarah, antara tahun 397-1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu (Kerajaan Sunda). Pada 1527, Pangeran Fatahillah dari Kerajaan Islam Demak, berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengubah namanya menjadi Jayakarta.
"Fatahillah ini selain seorang ulama, yang memiliki pengetahuan agama Islam luas, juga panglima pasukan kerajaan Demak-Cirebon yang memimpin penaklukan Portugis di Sunda Kelapa pada 1527. Setelah mengusir Portugis, ia menggganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan," tuturnya.
Keempat, secara empiris di bidang kepemerintahan DKI Jakarta sudah pernah dipimpin oleh gubernur dengan latar belakang militer, sipil, teknokrat, pebisnis, akademisi, namun hingga saat ini problem dan masalah utama Kota Jakarta seperti masalah banjir, kemacetan, sampah, problem kependudukan dan daya dukung lingkungan, tak kunjung terselesaikan.
Keempat alasan tersebut melatarbelakangi keingingan DPW PKB DKI Jakarta untuk mencari figur calon pemimpin DKI Jakarta ke depan dengan latar belakang seorang ulama.
"Figur dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Bisa menjadi rujukan masyarakat dalam banyak bidang keilmuan karena keahliannya, sekaligus bisa menjadi pengayom dan panutan di tengah masyarakat."
Baca Juga: Hasil Survei: Publik Tak Terpengaruh dengan Capres yang Didukung Presiden Jokowi
