Infografis
Suara.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritisi sikap Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan perkosaan oleh mantan Kapolsek Pinang Iptu M Tapril.
Menurut Bambang, pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan yang membantah adanya tindakan kekerasan seksual dari hasil pemeriksaan sementara, hubungan antara Iptu M Tapril dan perempuan berinisial RD (31) berdasarkan suka sama suka.
"Pernyataan ini menunjukkan cara pandang kepolisian dalam melihat perilaku menyimpang anggota polisi di jajarannya. Artinya, Polda permisif pada perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan etik dan norma-norma masyarakat terkait perilaku seksual itu," kata Bambang kepada Antara di Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Bambang menilai perbuatan Iptu M. Tapril sebagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan etik dan norma.
"Harusnya ada sanksi etik terkait dengan perilaku anggota seperti itu, bukan malah membuat dalih suka sama suka," ujarnya.
Mantan jurnalis itu juga menilai Polda Metro Jaya tidak serius dalam menangani perkara tersebut.
Menurut dia, kalau Polda serius menangani kasus tersebut, bisa ditelusuri dari mana uang yang digunakan Iptu Tapril untuk membayar RD setelah melakukan hubungan.
"Kalau ingin lebih serius menangani kasus tersebut, harusnya juga dikejar dari mana uang untuk bayar. Jangan-jangan dari pungli (pungutan liar)," tutur Bambang.
Polri telah menjatuhkan sanksi kepada Iptu M. Tapril berupa mutasi bersifat demosi dan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Pinang.
Lagi-lagi Bambang mengkritisi sanksi tersebut yang tidak memberikan efek. Ditambah lagi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang dianggap bermasalah.
