Politikus Senior PDIP Kritik Anies, 'Gak Ada Bakal Calon Presiden Sudah Berkeliaran', Ganjar Bagaimana?

Jum'at, 18 November 2022 | 15:54 WIB
Politikus Senior PDIP Kritik Anies, 'Gak Ada Bakal Calon Presiden Sudah Berkeliaran', Ganjar Bagaimana?
Anies Baswedan (baju putih) di di Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Rabu (16/11/2022). [Hiskia Andika Weadcaksana / SuaraJogja.id]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, mengkritik aksi safari politik bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan.

Hal ini Panda sampaikan ketika hadir di forum Dua Sisi di kanal YouTube tvOneNews. Dalam kesempatan itu Panda mengklaim bahwa pihaknya tidak cemas dengan manuver politik Anies yang sampai menemui Gibran Rakabuming Raka beberapa hari lalu.

Panda menyebut Anies masih berstatus bakal calon presiden yang bahkan belum pasti bsia diusung karena koalisi belum terbentuk.

Namun dengan status tersebut, Panda heran mengapa Anies sudah melakukan berbagai lawatan seolah sedang berkampanye menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga: Latar Belakang Gibran Rakabuming Bikin Salfok Ngaku Lebih Cinta Sasuke, Isyaratkan Real Konoha

"Kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul (sesuai prosedur), nggak ada baru bakal calon (presiden) sudah berkeliaran kemana-mana, ini etika," tutur Panda, dikutip Suara.com, Jumat (18/11/2022).

Politikus senior PDIP Panda Nababan. (YouTube/Total Politik)
Politikus senior PDIP Panda Nababan. (YouTube/Total Politik)

Panda memang mendasarkan pernyataannya ini dengan tata krama dan tata tertib berpolitik yang selama ini ia jalani di PDIP. Kemudian Panda membeberkan situasi ketika partainya mencalonkan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu.

"Dulu juga kita waktu Jokowi diputuskan, kita juga rapat, dicek ini, ini, baru launching. Kita sudah ada tatanannya," kata Panda.

"Sama dengan Mega berkali-kali mengatakan, 'Jangan bicara capres-capres ini' dulu, apalagi jangan bikin manuver-manuver segala macam," sambung Panda, yang ternyata dimaksudkan untuk tidak melanggar etika dan disiplin berpolitik itu sendiri.

Namun pernyataan Panda ini seperti tidak sejalan dengan sikap sesama kadernya, yakni Ganjar Pranowo. Pasalnya Gubernur Jawa Tengah itu juga kerap dianggap bertindak offside dengan melakukan sejumlah kunjungan hingga pernah mengaku siap menjadi capres 2024.

Baca Juga: Siapa Kader Pemuda Pancasila yang Sudah Penuhi Syarat Maju Jadi Capres?

Meski tidak menjawab gamblang, Panda menegaskan bahwa kader partai seharusnya mematuhi aturan main yang telah dibuat.

"Memang ada aturan mainnya, sebagai partai. Kader ada aturan mainnya (juga)," tegas Panda. Apalagi karena status Anies yang bukan kader Partai NasDem, sehingga safari politiknya semakin dianggap tidak sesuai dengan etika yang berlaku.

Untuk video selengkapnya dapat disaksikan di sini.

Manuver Politik Ganjar Berbuah Sanksi

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memenuhi undangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP untuk klarifikasi pernyataannya soal 'Siap Nyapres'.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memenuhi undangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP untuk klarifikasi pernyataannya soal 'Siap Nyapres'.

Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden. Hal ini disampaikannya saat diwawancara sebuah televisi swasta.

Pernyataannya ini lah yang kemudian berbuntut panjang hingga menyebabkan Ganjar mendapat sanksi berupa teguran lisan dari DPP PDI Perjuangan.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan, jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun, di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ganjar sendiri menerima sanksi dari DPP PDIP tersebut, sembari menyatakan semua kader harus siap menjadi calon presiden. "Saya orang diklat. Semua kader mesti siap apapun," tegas Ganjar.

Namun Ganjar juga menegaskan keputusan capres dari PDIP ada di tangan Megawati Soekarnoputri. "Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," tandas Ganjar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI