Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi membantah isu miring partainya terbelah gara-gara kader mereka deklarasi mendukung Anies Baswedan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun menggelar deklarasi pernyataan dukungan kepada eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Forum Ka'bah Membangun sendiri diketuai oleh kader PPP, Habil Marati.
Sehubungan dengan hal tersebut, Baidowi alias Awi menyampaikan bahwa PPP tidak ada masalah ataupun tidak terbelah.
"P3 baik-baik saja tidak terbelah kemanapun karena sampai hari ini P3 belum memutuskan siapapun yang akan diusung sebagai calon presiden," kata Awi dikutip Suara.com dari kanal YouTube tvOneNews, Kamis (17/11/2022).
Baca Juga: Pakai Istilah 'Burung', dr Tifa Tiba-tiba Beri Skor Gibran-Anies 1:0
Awi lalu menjelaskan bahwa FKM merupakan organisasi kemasyarakatan dan bukan organisasi politik. Sehingga, politisi PPP yang hadir dalam acara tersebut dinyatakan memiliki hak tersendiri.
"Itu hak lain, mereka kan punya hak asasi untuk hak asasi untuk berserikat dan berkumpul," terangnya.
Kendati demikian, Awi menambahkan bahwa pengusungan calon presiden dari partainya tetap dari PPP, bukan dari deklarasi dukungan kader.
Menurutnya, kader PPP yang deklarasikan dukung Anies sama halnya orang yang menyampaikan aspirasi di perserikatan.
"Namun usungan di KPU itu yang dihitung adalah usungan dari partai politik. Itu sama halnya dengan kelompok-kelompok relawan yang membuat sebuah perserikatan untuk berkumpul menyampaikan aspirasi kan di negara kita ini tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang," jelas Awi.
Baca Juga: Dibongkar Politikus Senior PDIP, Inikah Alasan 'Sepele' Jokowi Pecat Anies Baswedan dari Kabinet?
PPP Nggak Bisa Marah Ketika Ada Kadernya Malah Dukung Anies Nyapres 2024, Kenapa?
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani memberikan respons usai adanya kader di Yogyakarta melakukan deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Arsul mengatakan ada alasan yang membuat partai belum bisa melarang ataupun melakukan penindakan.
PPP tidak bisa bertindak lebih jauh sebab partai belum mengeluarkan keputusan resmi terkait pencapresan.
"Itu enggak perlu juga kita menjadi marah-marah. Lha wong deklarasi juga bukan partai, kok, yang namanya FKM (Forum Ka'bah Membangun)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Menurutnya, sejauh ini partai belum memberikan keputusan resmi soal pencapresan. Lagipula, Arsul menyebut kalau PPP enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"Sekarang misalnya, ada kelompok sejumlah katakanlah kader PPP yang mendeklarasikan pak Anies melalui Forum Ka'bah Membangun di Yogyakarta, ya, sudah enggak usah ditertibkan juga. Karena memang partai belum mengambil keputusan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, akan ada saatnya PPP bakal mengambil sikap. Banyak pertimbangan yang bakal diperhitungkan PPP saat mengambil sikap tersebut.
"Nah, dalam mengambil keputusan dalam level resmi permusyawaratan partai di tingkat nasional, setidaknya ksmi harus mempertimbangkan 2 hal. Pertama aspirasi internal, kedua karena PPP ini di antara partai parlemen itu yang paling kecil, hanya 3,7 jumlah kursi," tuturnya.
"Kalau suara itu 4,52, maka kan ini tetapi harus sounding dengan partai lain yang ada dalam koalisinya, yakni KIB. Kalau kita bicara KIB sampai sekarang, chapternya belum sampai pada bicara tentang siapa yang akan kita usung sebagai bacapres atau dan bacawapres. Jadi itu," sambungnya.
