Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, turut memberikan respons soal sejumlah kelompok organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang hendak mengkampanyekan persoalan krisis iklim menjelang KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu mengalami intimidasi.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini justru mempertanyakan aksi yang dilakukan para aktivis tersebut. Politisi PDIP itu menyebut mereka yang melakukan demontrasi tersebut tidak mengerti wawasan kebangsaan.
"Yang demo ini justru dipertanyakan tentang kekuatan berbangsa dan bernegara sudah pernah ikut wawasan kebangsaan belum?," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Pacul mengatakan, justru para aktivis yang melakukan gerakannya bertepatan dengan KTT G20 tersebut telah keliru. Menurutnya, Indonesia lewat KTT G20 sedang menerima tamu.
Baca Juga: Pengaruh Jokowi di KTT G20 Membuat PM Inggris Rishi Sunak Lirik Indo-Pasifik
"Nah ini juga yang keliru. Ini bangsa Indonesia bukan? Bangsa Indonesia, kita sedang terima tamu, ini secara tatap muka kan mencoreng muka kita. Gitu loh," tuturnya.
Ia menilai seharusnya sebagai tuan rumah yang sedang menerima tamu, tak sepatutnya untuk melakukan hal-hal yang tak diperkenankan.
"Kalau sedang ada tamu, kau dirumah sedang ada tamu, anakmu dirumah banting-banting bagus enggak, anakmu teriak-teriak bagus nggak?, kamu sedang terima tamu penting nih, kan nggak bagus. Itu pakai pikiran normal aja, yang demo ini justru dipertanyakan," ujarnya.
Sementara di sisi lain, sebagai ketua komisi hukum DPR RI memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri yang melakukan pengamanan jalannya KTT G20 di Bali.
"Keadaannya nyaman apa nggak? di sini ada keributan nggak? Nggak, semua nyaman, sesuai on track, kalau gitu kira-kira kinerjanya bagus nggak? Backbonenya kan Polri, ya jawaban saya kita belum melihat tapi hasilnya clear, hasilnya," pungkasnya.
Baca Juga: Tangan Dingin Kreatif Wishnutama di KTT G20 Bali Panen Pujian, Warganet: Gak Ada Lawan
Sebelumnya sejumlah kelompok organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang hendak mengkampanyekan persoalan krisis iklim menjelang KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu mengalami intimidasi.
Berbagai bentuk intimidasi itu dinilai sebagai pembungkaman yang dilakukan pemerintah agar citra Indonesia di mata internasional sebagai tuan rumah tetap baik.
Seperti intimidasi yang dialami tim pesepeda Chasing the Shadow dari Greenpeace Indonesia. Mereka dilarang ke Bali oleh sekelompok masyarakat saat sampai di Probolinggo, Jawa Timur.
Kejadian serupa juga menyasar pengurus YLBHI dan 18 LBH kantor yang sedang menggelar rapat internal di kawasan Sanur, Bali. Mereka didatangi oleh aparat tak berserangam hingga sekelompok massa yang mengaku sebagai pecalang.
Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi YLBHI, Pratiwi Febri menyatakan, pemerintah justru membungkam partisipasi publik demi mengamankan citranya di mata internasional. Sebab, segala aktivitas masyarakat sipil yang diselenggarakan di Bali mengalami intimidasi dan pembubaran dari aparat, termasuk masyarakat yang menjadi korban langsung dari kerusakan lingkungan.
Bagi masyarakat sipil, lanjut Pratiwi, situasi di Bali menjadi mencekam karena jumlah personel keamanan yang berlebihan. Sementara itu, para pemimpin negara justru membahas berbagai 'solusi palsu' pencegahan krisis iklim.
"Kami sendiri mencoba bertanya kepada masyarakat selama di Bali dalam diskusi bersama mahasiswa di Universitas Udayana. Kami membahas soal energi bersih dan demokrasi, ternyata ruang hidup rakyat semakin sempit," kata Pratiwi di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2022).
Pratiwi menambahkan, pemerintah juga kerap menyebut proyek pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat. Nyatanya justru banyak warga dimiskinkan dan dimarginalkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Berbagai perampasan lahan terjadi, disertai dengan kriminalisasi dan pembungkaman. Alam dirusak oleh sumber energi yang tidak bersih," ujar dia.
YLBHI mendapat berbagai perlakuan tidak nyaman dan tidak mengenakan saat menghadiri kegiatan di Bali, bertepatan dengan rangkaian pelaksanaan G20. Perlakuan tidak mengenakan itu didapat dari aparat dan warga dengan alasan G20.
YLBHI menilai seluruh tindakan tersebut justru kontraproduktif dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan Bali dalam kondisi aman selama G20.
"Oleh karenanya kami mendesak pemerintah, khususnya kepolisian untuk mengusut seluruh kejahatan, dan tindakan anti-demokrasi yang terjadi dalam pembubaran rapat internal dan gathering YLBHI. Selain itu, kami juga mendesak agar seluruh pelaku, baik kepolisian maupun kelompok lainnya ditindak tegas," tulis YLBHI dalam siaran persnya, Senin (14/11) lalu.
