Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya akan segera dipilih dalam Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) pada pekan depan.
Hal itu menyusul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang.
"Ini tanggal berapa? 17, kemungkinan Minggu depan sudah ada sidang TPA penjabat gubernurnya," kata Tito ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Ia mengatakan, pemilihan PJ Gubernur Papua Barat Daya akan dilakukan setelah DPR mengirimkan surat ke pemerintah tekait pengesahan UU Papua Barat Daya. Kemudian RUU akan diproses untuk diundangkan.
"Mungkin akan segera dikirim oleh DPR untuk diberikan kepada Mensetneg agar segera diundangkan. Setelah itu kita akan melakukan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pelantikan penjabat gubernur adalah simbol peresmian adanya pemerintahan de facto Provinsi.
"Karena draf Perppu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi II, ya segera kita undangkan. Supaya tidak mengganggu proses tahapan Pemilu," pungkasnya.
Disahkan DPR
Baca Juga: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang
Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna masa sidang II Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar Kamis (17/11/2022).
"Kami akan menanyakan, kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang Undang, setuju ya semua?," kata Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Kemudian para anggota DPR yang hadir dalam sidang pun kompak menjawab dengan kata"Setuju".
Sebelum dimintai persetujuan Anggota Komisi II DPR RI fraksi Guspardi Gaus memaparkan laporan soal RUU Papua Barat Daya.
"Dengan disetujuinya RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di provinsi Papua Barat," tuturnya.
Menurutnya, tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Selain itu, ia mengatakan, adanya pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.
"Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf."
