Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, mengatakan, bahwa dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang telah menjadi sejarah bagi masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Papua.
Hal itu disampaikan Tito dalam laporannya di rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).
"Pertama, hari ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Sorong Raya dan sekitarnya, tentunya juga bagi Indonesia yang penuh sika cita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinisi ke-38 Republik Indonesia," kata Tito.
Ia mengatakan, di balik momen membahagiakan tersebut masih banyak kerjaan ke depan yang memerlukan kolaborasi, baik pemerintah, kemudian daerah, dan tentunya juga dari DPR dan DPD RI.
Menurutnya, pembetukan RUU Provinsi Papua Barat Daya ini adalah atas dasar inisiatif DPR RI yang disetujui oleh pemerintah untuk dibahas, setelah menerima aspirasi dari berbagai unsur masyarakat Papua Barat, kepala daerah hingga DPRP dan MRP Papua Barat.
Ia mengatakan, kebijakan pemekaran di wilayah Papua merupakan amanat dan implementasi UU Otonomi Khusus Papua sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahunn 2021 yang telah disahkan tanggal 19 Juli 2021.
"Fondasi utama dalam RUU untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah bahwa pemekaran daerah di wilayah Papua harus menjamin dan memberikan peluang kepada orang asli Papua (OAP) dalam akses politik, pemerintahan, ekonomi, sosial-budaya, dan sebagainya," tuturnya.
Baca Juga: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang
Lebih lanjut, Tito menyampaikan, adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan mulai tahap awal pada Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi legacy atau warisan.
