Infografis
Pratiwi menambahkan, pemerintah juga kerap menyebut proyek pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat. Nyatanya justru banyak warga dimiskinkan dan dimarginalkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Berbagai perampasan lahan terjadi, disertai dengan kriminalisasi dan pembungkaman. Alam dirusak oleh sumber energi yang tidak bersih," sambung dia.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Julius Ibrani menyebut, hingga saat ini masih ada penjemputan paksa dan berbagai intimidasi terhadap warga sipil yang berkumpul dan berdiskusi. Salah satunya terjadi di Universitas Udayana, Bali.
Kegiatan diskusi itu, lanjut dia, bertujuan untuk merefleksikan isu yang diangkat dalam G20. Selain itu, mereka juga menggelar diskusi dan kampanye secara damai.
"Kemarin itu masih ada 6 orang yang dijemput paksa oleh pihak intel. Sampai sekarang masih kami cari. 16 orang hilang, 1 orang panic attack dan dibawa ke RS dan ada 7 nama yang belum kami ketahui dari 200-an mahasiswa yang berkumpul di Udayana keberadaannya kami tidak tahu," kata Julius.
Aliansi Gerak Rakyat sendiri terdiri dari 350 Indonesia, XR Indonesia, Satya Bumi, Yayasan Pikul, Public Virtue Research Institute, WALHI, Greenpeace Indonesia, dan Solidaritas Perempuan. Kemudian ada Lembaga Peradaban Luhur, Aksi! For Gender, Social, and Ecological Justice, Trend Asia, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
