Infografis
Suara.com - Aliansi Gerak Rakyat turut menyoroti tindakan represif yang menyasar masyarakat sipil di tengah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Menurut mereka, represifitas serta pembungkaman yang terjadi menjadi bukti adanya kemunduran pada demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.
Kepala Kampanye dan Pelibatan Publik Trend Asia, Arip Yogiawan mengatakan, Presidensi G20 bukan sarana untuk pemulihan bagi masyarakat yang selama ini terhimpit oleh investasi yang merusak lingkungan hidup. Bahkan, ratusan miliar uang negara habis digelontorkan untuk mengamankan kekayaan para pemimpin negara yang memiliki banyak masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di negaranya.
"Kami mendorong demokratisasi energi yang tidak pernah jelas pengelolaannya dan rencananya oleh pemerintah. Sumber daya yang vital bagi rakyat berada di bawah penguasaan negara," kata Arip di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2022).
"Tapi kami lihat bagaimana pengadaan energi begitu korup. Ia merusak alam dan diprotes d mana-mana dan merusak ruang hidup rakyat. Banyak proyek transisi energi dan solusi palsu yang ternyata malah mendorong perusakan alam, air, polusi, juga memiskinkan rakyat," sambungnya.
Intimidasi dan represifitas menyasar masyarakat sipil yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum dalam rangkaian gelaran KTT G20 menjadi perhatian penting bagi Aliansi Gerak Rakyat. Misalnya, tim pesepeda Chasing the Shadow dari Greenpeace Indonesia yang diminta untuk tidak masuk ke Bali oleh kelompok masyarakat saat sampai di Probolinggo, Jawa Timur.
Kejadian serupa juga menyasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 18 LBH kantor yang sedang menggelar rapat internal di kawasan Sanur, Bali. Mereka didatangi oleh aparat tak berseragam hingga kelompok massa yang mengaku sebagai pecalang.
Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi YLBHI, Pratiwi Febri menyatakan, pemerintah justru membungkam partisipasi publik demi mengamankan citranya di mata internasional.
Sebab, segala aktivitas yang berlangsung di Bali mendapatkan intimidasi dan pembubaran dari aparat negara, termasuk masyarakat yang menjadi korban langsung dari kerusakan lingkungan.
Bagi masyarakat sipil, lanjut Pratiwi, situasi di Bali juga menjadi mencekam karena jumlah personel keamanan yang berlebihan. Sementara itu, para pemimpin negara justru membahas berbagai 'solusi palsu' pencegahan krisis iklim.
Baca Juga: Ultah ke-46 Sule, Dapat Hadiah Mobil dari Anak-anaknya, Nathalie Holscher Cuek Tak Beri Ucapan
"Kami sendiri mencoba bertanya kepada masyarakat selama di Bali dalam diskusi bersama mahasiswa di Universitas Udayana. Kami membahas soal energi bersih dan demokrasi, ternyata ruang hidup rakyat semakin sempit," kata Pratiwi.
