Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar tidak terburu-buru berbicara soal nama figur untuk kontestasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, yang penting dipersiapkan, yakni desain masa depan untuk hadapi persoalan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertema Suksesi Kepemimpinan 2024 yang digelar PP Muhammadiyah dalam menyambut Muktamar Muhammadiyah pada Selasa (15/11/2022).
"Teman-teman semuanya, ini wartawan ini kan pasti konotasinya kepada siapa. Pada proses regenerasi pemilu 2024. Sebelum kita menjawab kepada siapa tentu saja kita harus melihat bahwa kepemimpinan nasional itu sebenarnya tidak berbicara pada siapa dulu," kata Hasto.
"Tetapi berbicara tentang bagaimana yang baik bagi masa depan bangsa kita. Lalu kita lihat bagaimana desain masa depan bangsa kita," sambungnya.
Baca Juga: Canda Hasto PDIP Sebut PAN Sebagai Partai Berwarna Biru Cerah, Sindir Siapa?
Menurutnya, jika dilihat dari akar persoalan bangsa kekinian sangat luas atau banyak. Salah satunya, Hasto mencontohkan soal bidang pendidikan Indonesia yang tertinggal dari negara tetangga Singapura.
"Kita lihat kita ketinggalan dengan Singapura. National University of Singapore itu berada di peringkat 11 dalam world university. Kemudian (Universitas) Gajah Mada itu 153, gap-nya terlalu jauh. Budaya literasi kita itu gap-nya terlalu jauh," tuturnya.
Belum lagi, kata dia, IQ atau tumbuh kembang kecerdasan masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dan jumlah-jumlah doktor juga dianggap masih minim.
"Sehingga banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi sebelum kita bicara siapa itu yang harus kita pikirkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, padahal Indonesia mempunyai potensi cukup besar yakni dari Sumber Daya Manusia (SDM). Namun hal itu dirasa belum cukup.
Untuk itu, menurutnya skala prioritas PDIP kekinian menyiapkan regenerasi kepemimpinan 2024 dengan mendesain masa depan.
Hal itu dilakukan dengan menyusun dulu visi misi capres-cawapres sebelum dideklarasikan.
"Kami telah menugaskan Megawati Institute dan kemudian Balitpus untuk kemudian merancang suatu konsesnsi yang akan menjadi visi misi calon presiden calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP dan itu betul menjadi persoalan kesatuan kebijakan dari Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan calon pemimpin yang akan datang," katanya.
