Infografis
Suara.com - Para korban berteriak histeris usai majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memerintahkan untuk merampas sejumlah barang bukti kasus Indra Kenz, yakni penipuan Binomo. Adapun sidang ini dipimpin oleh hakim ketua Rahman Rajagukguk, pada Senin (14/11/2022).
Hakim Rahman mengatakan jika aset kekayaan Indra Kenz harus dirampas dan diberikan untuk negara. Adapun barang-barang itu terdiri dari mobil, tanah, uang, hingga harta yang sudah disita oleh polisi beberapa waktu lalu.
“Barang bukti nomor urut 220 sampai dengan barang bukti nomor urut 258 harus dirampas untuk negara," ujar hakim Rahman.
Sebelum memerintahkan hal tersebut, hakim menjelaskan bahwa Indra Kenz terbukti melakukan perjudian. Indra kemudian divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar subsider kurungan 10 bulan.
Keputusan majelis hakim itu membuat sejumlah korban yang hadir dalam sidang vonis Indra Kenz meluapkan kekecewaannya. Mereka marah dan sedih karena harta sitaan tidak dikembalikan kepada korban, tapi justru diserahkan untuk negara.
Hal ini diungkapkan salah satu korban bernama Rizki Rusli yang mengaku kecewa dengan putusan vonis hakim tersebut. Ia menyinggung apakah harta itu hasil korupsi sampai harus diberikan ke negara dan meminta keadilan.
Rizki sendiri merupakan korban penipuan Indra Kenz asal Sumatera Selatan. Ia diketahui telah mengalami kerugian sebesar Rp 2,5 miliar. Wajar jika ia sangat kecewa dan marah saat tahu uangnya tak bisa kembali.
"Sekarang apa? Ini hasil penipuan jelas, dihukum tapi apa? Harta sitaan dikembalikan negara. Apa ini hasil korupsi negara? Tidak ini uang kami, korban," kata Rizki, Senin (14/11/2022).
"Keadilan mana keadilan? Negara tidak berhak menyita uang kami," imbuhnya.
Baca Juga: Kenapa Harta Indra Kenz Disita Negara Tak Diserahkan ke Korban? Ini Penjelasan dari Kacamata Hukum
Dalam persidangan, majelis hakim juga menilai harta sitaan dari terdakwa Indra Kenz tidak berhak dikembalikan kepada para korban karena mereka bersalah yakni terlibat permainan judi. Dengan begitu apa yang sudah dirampas harus diberikan ke negara.
