Ajak PM Australia Kelola Baterai Mobil Listrik, Jokowi: Tapi Litiumnya Bawa ke Indonesia Saja

Senin, 14 November 2022 | 17:46 WIB
Ajak PM Australia Kelola Baterai Mobil Listrik, Jokowi: Tapi Litiumnya Bawa ke Indonesia Saja
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyampaikan keynote speechnya pada B20 Summit Indonesia di Bali, Senin (14/11/2022). (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengungkapkan pentingnya melakukan hilirisasi maupun industrialisasi bahan mentah yang dimiliki untuk mendapatkan nilai tambah bagi pendapatan Indonesia serta menambah lapangan pekerjaan. Ia bahkan mengajak Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese untuk ikut serta pada proses hilirisasi tersebut.

Jokowi awalnya menawarkan kerja sama untuk mengelola baterai mobil listrik bersama Indonesia. Itu disampaikan Jokowi lantaran Australia dikenal memiliki bahan mentah litium.

"Saya hanya menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese di Australia ada litium, kita punya nikel, kalau digabung itu sudah menjadi baterai mobil listrik," kata Jokowi saat menyampaikan keynote speechnya pada B20 Summit Indonesia di Bali, Senin (14/11/2022).

Akan tetapi tawaran Jokowi itu memiliki syarat. Ia mau kalau Australia memboyong litiumnya ke Indonesia.

Baca Juga: Bertemu Dengan PM Jepang, Jokowi Titip Proyek MRT Kelar Tepat Waktu

"Tapi saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk litiumnya bisa dibawa ke Indonesia saja. Kita bersama-sama melakukan hilirisasi di Indonesia," ucapnya.

Hilirisasi bahan mentah itu menjadi cara Jokowi untuk menghentikan kebiasaan mengekspornya ke luar negeri. Kalau misalkan ekspor terus dilakukan, Indonesia tidak pernah mendapatkan keuntungan yang besar.

Apalagi saat ini, krisis global masih terus terjadi dan diprediksi dunia akan mengalami resesi pada 2023 mendatang.

"Bahan-bahan mentah yang kita miliki memang kita harus setop untuk mendapatkan nilai tambah di dalam negeri, baik yang berkaitan dengan pendapatan, baik untuk negara, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja."

Baca Juga: Setelah Tidak Memimpin Indonesia, Jokowi Dinilai Pantas Menjadi Sekjen PBB

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI