Infografis
Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nasir Djamil, mengatakan, bahwa deklarasi 'Koalisi Perubahan' yang digagas NasDem, PKS dan Demokrat cuma menunggu waktu saja.
Menurutnya, PKS masih fokus untuk menggelar forum Majelis Syura untuk menentukan soal sikap koalisi hingga capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
"Ini soal waktu saja, sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun. Karena kalau di PKS salah satu mekanisme pengambilan keputusan ada di sidang majelis syura," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Menurutnya, Majelis Syura akan menggodok dan menerima aspirasi terlebih dahulu. Nantinya, para anggota Majelis Syura PKS dari berbagai daerah akan membawa aspirasi dari masyarakat terutama soal pemilu.
"Anggota majelis syura yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkapnya.
Untuk itu, Nasir menilai, soal sikap partai untuk mengusung seseorang dan memutuskan memilih koalisi bukan lah perkara yang mudah.
"Tidak mudah kita menentukan calon. Karena kalau kita sudah menentukan calon kita tidak ingin tiba-tiba mundur. Kalau sudah maju tidak boleh mundur. Misalnya ada partai yang sudah mengajukan nama, sudah tidak boleh lagi mundur," pungkasnya.
Bantah Deklarasi karena Bandar
Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan respons atas pernyataan eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebut gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas NasDem, PKS, Demokrat pada 10 November lantaran adanya bandar yang belum sepakat.
Baca Juga: Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi 10 November, AHY Beri Tanggapan Santai
Ia justru berseloroh dalam merespons pernyataan Fahri tersebut. Paloh malah menyinggung soal Ferdy Sambo yang kekinian sudah diproses hukum.
"Kalau tingkat itulah diskursus itu yang kita konsumsi, dan itu saya telan, nalar kita pertanyaannya semakin kita bagus apa semakin jelek?" kata Paloh usai perayaan HUT NasDem ke-11 di JCC, Jakarta, Jumat (11/11/2022).
"Apakah itu urgensi kita membangun secara lebih baik? Atau memang sesungguhnya kita merusak common sense kita? Saya sudah katakan bandar apa itu? yang sudah jelas Sambo memang sudah ditangkap haha," sambungnya.
Lebih lanjut, Paloh mengaku sebenarnya terbuka dengan adanya bandar jika ingin mendanai pihaknya hadapi kontestasi nasional. Namun, ia mengaku juga enggan terdesak.
"Saya katakan saya amat sangat terbuka siapa saja yang mau danain ini, coba kasih tau, sebut yang jelas. Kita enggak mau bandar juga tiba-tiba terdesak kita," pungkasnya.
Singgung Bandar
Sebelumnya, Koalisi Partai Demokrat, PKS, dan NasDem yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal. Deklarasi tersebut menurut pertinggi NasDem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun.
Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro sementara Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar.
![Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah [SuaraSulsel.id/Dokumentasi Gelora]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/04/34854-fahri-hamzah.jpg)
Fahri menyebutkan untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.
"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol ini kerja bandar, parpol enggak sanggup Anies Baswedan enggak sanggup," ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Persektif.
"Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," imbuhnya.
Lebih lanjut Fahri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan.
Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20 persen dari presidential threshold dari pemilu sebelumnya.
"Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP, cuma PDIP enggak punya calon sendiri enggak populer, calonnya enggak dikehendaki, itu kan dilema," kelakar Fahri.
